center of social and economic studies

"The purpose of a writer is to keep civilization from destroying itself"-Albert Camus

AGROMARINEPOLITAN SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN POTENSI SOSIAL EKONOMI PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) DI INDONESIA *

Posted by centerofsocialandeconomicstudies on June 15, 2010

Oleh: Ika Diyah Candra

* Karya tulis ini pernah diikutsertakan pada LKTI Beswan DJARUM 2006

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Posisi geografi Wilayah Indonesia berada diantara dua benua ( Asia – Australia) dan dua samudera ( Hindia – Pasifik) serta berbatasan dengan 10 negara. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan letak pulau-pulaunya yang menyebar, berjumlah tidak kurang dari 17.499 pulau bernama dan tidak bernama serta memiliki wilayah daratan seluas ± 2 juta km2 dan wilayah perairan seluas ± 6 jt km2, panjang garis pantai ± 81 ribu; terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar, 67 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga; dari 67 pulau itu hanya 28 pulau yang berpenduduk sementara 39 lagi masih kosong. Dari tersebut terdapat 92 pulau terluar yang dinilai sangat strategis, karena menjadi garis terdepan Nusantara, juga berbatasan langsung dengan negara tetangga atau laut Internasional.

Pulau-Pulau Kecil Terluar  (PPKT) Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia. Disisi lain, dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan PPKT dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumberdaya manusia, pertahanan dan keamanan. Itulah pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi perlunya aturan hukum dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Peraturan hukum yang mengakomodasi berbagai kepentingan, sehingga pengelolaan pulau-pulau terluar lebih komprehensif.

Perlunya pengelolaan PPKT dengan lebih komprehensif tidak terlepas dari adanya kekhawatiran terhadap beberapa fenomena PPKT yang rawan  illegal fishing, illegal logging, illegal labour dan berbagai penyelundupan lainnya dari kota-kota perbatasan (misal Nunukan – Malaysia, Tahuna – Davao, Batam – Singapura, Dumai – Malaysia, dsb), yang mengakibatkan hilangnya potensi devisa RI yang cukup besar. Disamping itu masalah kedaulatan RI di PPKT tersebut juga rawan terancam oleh intervensi negara lain. Misalnya kasus pulau Sipadan dan Ligitan yang berhasil dimiliki Malasyia. Bukan hanya Malasyia yang berhasil mempersengketakan pulau-pulau Indonesia, beberapa negara lain juga berhasil melakukan intervensi kedaulatan bahkan mengeksploitasi secara berlebihan sumber daya alam yang terdapat di dua beberapa PPKT di Indonesia. Diantaranya adalah Pulau Nipa yang berbatasan dengan Singapura. Pulau ini terancam tenggelam akibat aktifitas penambangan pasir laut yang berlebihan. Disamping itu, pulau ini juga mengalami degradasi lingkungan yang parah dan berkurangnya sumberdaya perikanan. Letaknya yang berada di ”mulut” Selat Malaka juga sangat rawan terhadap penyelundupan. Prasasti di Nipa yang berbunyi ”Nipa pulau terluar, pertahankan sampai titik darah penghabisan” menjadi saksi bisu betapa vitalnya pulau ini.

2

Pulau lainnya adalah Pulau Miangas di Sulawesi Utara, Konggres (DPR) Filiphina masih mengklaim pulau ini menjadi bagian dari wilayahnya. Secara de jure Pulau Miangas menjadi milik Indonesia seutuhnya. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan Mahkamah Arbitrase Internasional. Namun, jarak pulau Miangas ke Filiphina yang hanya 48 mil menyebabkan warga Miangas lebih banyak ke Filiphina dibanding ke Nanusa (Ibukota kecamatan) dalam hal aktivitas ekonomi, bahkan aktivtas sosial budayanya. Banyak barang-barang kebutuhan pokok sampai barang rumah tangga didominasi produk Filiphina sehingga ikatan emosional warga yang terjalin akibat hubungan personal secara kontinyu dengan Filiphina lebih dekat dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya degradasi ideologi di masyarakat Filiphina.

Selain faktor- faktor geografis, faktor minimnya sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah di PPKT juga menyebabkan kerawanan degradasi ekologi, ideologi, politik, dan sosial budaya di PPKT. Contohnya di Pulau Miangas, untuk mencapai pulau tersebut butuh waktu 20 hari sekali kapal dari Pelabuhan, terhitung sangat jarang untuk sebuah kegiatan perekonomian yang butuh waktu cepat. Disamping itu, pandangan di masa lalu bahwa kawasan perbatasan, khususnya PPKT, merupakan kawasan yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah mengakibatkan kawasan perbatasan di beberapa daerah menjadi daerah yang kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan khususnya bidang sosial dan ekonomi, sehingga masyarakat di daerah perbatasan pada umumnya miskin dan akibatnya banyak yang berorientasi kepada negara tetangga.

3

Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kawasan perbatasan, khususnya PPKT masih mencampuradukan antara masalah kedaulatan dengan masalah pengelolaan kewilayahan. Untuk itulah pendekatan security approach sudah harus berubah kepada konsep prospherity approach. Karena prospherity approach akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan yang pada akhirnya masyarakat perbatasan tersebut akan semakin kuat rasa identitas kebangsaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penanganan masalah perbatasan dengan pendekatan prospherity approach tidak akan terlepas dengan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Upaya untuk mengembangkan PPKT dengan prospherity approach akan terwujud dengan keluarnya Perpres No. 78 tentang adanya upaya pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau terluar di tahun 2005 yang lalu. Perpres tersebut mengatur tentang perlunya sinergi antar berbagai departemen dan lembaga non departemen dalam memperhatikan dan mengelola terutama PPKT. Disamping itu, telah  ditetapkan beberapa program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan di PPKT. Untuk PPKT yang berpenghuni dapat dilakukan pengembangan pariwisata, eksplorasi sumber daya perikanan, peningkatan aktifitas perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kelembagaan. Sedangkan untuk pulau yang tidak berpenghuni lebih diarahkan pada pengembangan konservasi dan taman nasional laut, laboratorium alam, wisata bahari, dan menjadikan pulau sebagai wilayah persinggahan.

Salah satu konsep pengembangan potensi sosial ekonomi yang dapat dikembangkan adalah dengan mencanangkan program agromarinepolitan di kawasan Pesisir Pantai dan di PPKT. Salah satu PPKT yang menjadi pilot project di Indonesia adalah Pulau Berhala di Sumatera Utara. Program agromarinepolitan merupakan bentuk perencanaan kawasan yang berbasis agromarinebusiness (interconnected business) mulai dari hulu, “on farm”, hilir sampai ke penyedia jasa. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mendeskripsikan potensi agromarinepolitan sebagai alternatif konsep perencanaan kawasan yang berbasis potensi sosial ekonomi di bidang agromarine di seluruh kawasan PPKT Indonesia, dengan menuliskannya dalam judul karya tulis “Agromarinepolitan sebagai Bentuk Pengembangan Potensi Sosial Ekonomi Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia”.

4

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan agromarinepolitan sebagai bentuk pengembangan potensi sosial ekonomi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini dibatasi pada: (1) Pengembangan potensi sosial ekonomi Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan penerapan agromarinepolitan dan (2) Pengembangan potensi sosial ekonomi Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan penerapan agromarinepolitan difokuskan pada pulau-pulau yang memiliki potensi yang teridentifikasi dan relatif menjadi prioritas untuk dikembangkan dibandingkan pulau lainnya dalam satu gugusan kepulauan.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah untuk mendeskripsikan penerapan agromarinepolitan sebagai bentuk pengembangan potensi sosial ekonomi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia.

1.5

5

Manfaat Penulisan

  1. Manfaat Praktis. Adapun manfaat praktis karya tulis ini adalah: a) Bagi pemerintah, karya tulis ini dapat dijadikan bahan referensi dalam menentukan kebijakan tentang upaya pengembangan potensi sosial ekonomi di PPKT; b) Bagi masyarakat, karya tulis ini dapat menambah wacana masyarakat untuk lebih terlibat dan berpartisipasi secara pemikiran maupun fisik dalam melihat pentingnya pengembangan potensi sosial ekonomi di PPKT sebagai salah satu wujud mempertahankan kedaulatan negara dan c) Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya tentang pentingnya menjaga dan mengembangkan sumber daya alam Indonesia, khususnya di PPKT dan pentingnya konsep khusus untuk mewujudkan  tujuan tersebut
  2. Manfaat Teoritis. Sedangkan manfaat teoritisnya adalah penulis mengharapkan karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengembangan potensi sosial ekonomi di PPKT dan untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

2.1.1 Definisi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, menyatakan bahwa yang dimaksud pulau-pulau kecil/gugusan pulau adalah:

kumpulan pulau-pulau yang secara fungsional saling berinteraksi dari segi ekologis, ekonomi, sosial dan budaya baik secara individual maupun secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumber daya.

“Terluar” dipahami sebagai bagian terluar dari wilayah kedaulatan NKRI dengan titik dasar penarikan perbatasan sepanjang 12 mil laut.

2.1.2 Karakteristik Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Menurut Fakhruddin (2007) terdapat karakteristik khusus dari PPKT yaitu:

1)      Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar pada umumnya terpencil, jauh dari pusat kegiatan ekonomi, banyak yang belum mempunyai sumber air tawar.

2)      Minimnya sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat mulai dari belum adanya fasilitas yang lengkap, tidak ada sarana jalan, belum ada terminal, tidak memiliki pelabuhan laut dan sarana angkutan, prasarana air terlebih lagi irigasi, demikian pula dengan jangkauan pelayanan lainnya seperti sarana listrik dan telekomunikasi.

3)      Akses menuju Pulau-Pulau Kecil Terluar sangat terbatas sehingga sulit mengharapkan sektor perekonomian bisa berkembang secara alami.

4)      Kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah.

5)      Penduduk merasa lebih dekat dengan negara tetangga. Secara geografis Pulau-Pulau Kecil Terluar berjarak lebih dekat dengan negara tetangga, penduduk banyak yang mencari nafkah di negara tetangga, karena lebih mudah mendapatkan pekerjaan, misalnya penduduk Pulau Miangas, ( Batas dengan Fiiliphina) dan Pulau Sebatik (Batas dengan Malaysia). Begitu juga dengan sarana dan prasarananya, sehingga kegiatan ekonominya lebih dipengaruhi oleh kegiatan yang terjadi di wilayah negara tetangga.

6)

7

Pengrusakan lingkungan hidup cenderung meningkat. Beratnya beban ekonomi masyarakat dan rendahnya kesadaran terhadap lingkungan serta lemahnya pengawasan menyebabkan banyak kasus penjualan tanah atau pasir ke negara tetangga (kasus pulau Nipah dan sekitarnya). Mereka tidak sadar kalau perbuatan seperti itu akan memperluas negara tetangga dan sebaliknya mempersempit wilayah negara sendiri dan sekaligus menjadi masalah dalam penegasan batas antar negara.

7)      Arus informasi dari negara tetangga lebih dominan. Karena letaknya yang terisolir Pulau-Pulau Kecil Terluar sulit dijangkau oleh teknologi komunikasi dan informasi sehingga cenderung memanfaatkan informasi dari negara tetangga.

8)      Rendahnya kualitas SDM. Salah satu faktor yang menentukan kualitas SDM adalah tersedianya infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Tetapi karena tidak tersedia maka tingkat pendidikan umumnya masih rendah, demikian pula halnya dengan kesehatan masyarakat

2.1.3 Peran Strategis PPKT

Menurut Wildan dkk (2004), secara umum PPKT mempunyai nilai strategis bagi eksistensi dan kedaulatan bangsa Indonesia sekaligus juga merupakan sumber baru pertumbuhan ekonomi bangsa. Sedikitnya terdapat 3 fungsi penting PPKT yaitu: (1) Sebagai fungsi pertahanan dan keamanan. PPKT memiliki peran penting sebagai tempat keluar masuknya orang dan barang baik dari dalam negeri maupun luar negeri; (2) Sebagai fungsi ekonomi. PPKT memiliki peluang dikembangkan sebagai wilayah potensi industri berbasiskan sumber daya seperti industri perikanan, pariwisata bahari, industri olahan dan industri lainnya, (3) Sebagai fungsi ekologi. Ekosistem pesisir dan laut PPKT dapat berfungsi sebagai pengatur iklim global dan mendukung siklus hidrologi dan biokimia, Disamping itu, potensi PPKT sebagai sumber keanekaragaman hayati masih dapat dikembangkan.

8

2.1.4 Potensi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Secara umum, PPKT dapat dibedakan atas pulau berpenghuni dan tak berpenghuni. Untuk memahami potensinya, berikut tabel 2.1 dan 2.2 yang menguraikan 6 potensi PPKT yang berpenghuni dan 7 PPKT yang tidak berpenghuni yang telah teridentifikasi (Retraubun, 2005):

Tabel 2.1 Potensi Pulau-Pulau Terluar Berpenghuni

No Nama Pulau Potensi
1 P. Natuna Terletak di Propinsi Kepulauan Riau dan berbatasan dengan Singapura. Pulau Natuna secara umum mempunyai potensi pemanfaatan lahan untuk lahan pemukiman, swah irigasi, swah pasang surut, sawah tadah hujan, tegalan/ladang, perkebunan, hutan, tambakm dan untuk kawasan wisata, baik wisata pantai atau bahari, serta budidaya perikanan. Selain itu juga mempunyai ZPPI (Zona Potensi Penangkapan Ikan) yang cukup potensial
2 P. Marore Termasuk dalam Kabupaten Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara dan merupakan pulau kecil di perairan laut Sulawesi. Pulau ini berbatasan dengan perairan Filiphina. Berpenduduk 640 jiwa, luas wilayah 214,49 ha, termasuk gugusan Pulau Kawio. Potensi perikanan di pulau ini sangat baik, potensial untuk industri berbasis sumber daya alam, akan tetapi lemahnya pengawasan menyebabkan wilayah ini rawan pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing.
3 P. Miangas Termasuk dalam Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara dan merupakan salah satu gugusan Kepulauan Nuansa yang berbatasan langsung dengan Filiphina. Luas pulau ini sekitar 3,15 kilometer persegi. Jarak Pulau Miangas dengan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filiphina. Luas pulau ini 3,15 km2. Jarak pulau Miangas dengan Kecamatan Nanusa sekitar 145 mil, sedangkan jarak dengan Filiphina hanya 48 mil. Mata uang peso juga banyak beredar. Jumlah penduduknya 678 jiwa. Sudah terdapat listrik PLTD 10 KVA. Wilayah ini kaya hasil laut serta memiliki keindahan alam yang potensial dikembangkan sebagai kawasan wisata. Lemahnya pengawasan menimbulkan rawan terjadi kasus penyelundupan dan tindak kriminalitas internasional.
4 P. Marampit Termasuk dalam Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara dan salah satu pulau di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filiphina, dihuni 1.436 jiwa dengan luas pulau 12 km2. Pulau ini adalah pulau terluar yang dibatasi dengan Samudera Pasifik di sebelah utara dan timur. Kondisi geografis pulau ini mendukung perkembangan potensi perikanan laut. Namun, sarana navigasi pelayaran dan dermaga belum ada. Selain itu, pulau ini rawan abrasi karena berhadapan dengan laut lepas, rawan illegal fishing dan penguasaan efektif (effective occupation) dari negara tetangga.
5 P. Fani Termasuk dalam kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua dan merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan perairan Republik Palau. Ada penghuninya, luas wilayah sebesar 9 km2. Jarak ke Kota Sorong 220 km dan dapat dicapai dengan negara tetangga, rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.
6 P. Bras Termasuk dalam Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua. Terletak di ujung utara Pulau-Pulau Mapia, berbatasan dengan Republik Palau,

9

luasnya 3.375 km2, jarak Pulau Bras dengan Kabupaten Biak Numfor 280 km dan dengan Pulau Supiori 240 km dan dapat dicapai dengan perahu motor. Memiliki panorama alam yang mempesona dengan hamparan pasir putih yang membentang di sekeliling pulau. Di dasar laut terdapat hamparan terumbu karang yang sangat elok dan kualitasnya masih sangat baik sehingga potensial untuk wisata terumbu karang. Dihuni sekitar 50 jiwa penduduk, mata pencaharian penduduknya adalah nelayan dan membuat kopra. Pulau ini rawan abrasi dan illegal fishing serta effective occupation dari negara tetangga.

Sumber: Retraubun (2005)

Tabel 2.2 Potensi Pulau-Pulau Terluar Tidak Berpenghuni

No Nama Pulau Potensi
1. P. Nipa Terletak di Kepulauan Riau, Batam dan berbatasan dengan Singapura. Pulau ini terdiri dari 2 unit bentuk lahan yaitu dataran alluvial pantai dan permukaan planasi. Mempunyai pemanfaatan untuk sawah pasang surut, hutan dan tambak, namun mengingat luasnya relatif kecil, maka nilai strategislah yang paling menonjol yaitu keberadaan pulau ini sebagai titik dasar dan sabuk pengaman wilayah perbatasan.
2. P. Rondo Pulau Rondo terletak di ujung utara Pulau We, dan merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan negara India. Pulau ini tidak dihuni secara tetap, hanya dijaga oleh petugas mercusuar. Posisi Pulau Rondo sangat strategis, yaitu di ujung barat Indonesia dan merupakan jalur pelayaran internasional. Pulau Rondo merupakan pulau yang bervegetasi cukup lebat. Sebagian besar lahan berupa hutan tropika basah (dengan vegetasi pohon, semak dan herba). Perairan pulau ini memiliki kekayaan hayati yang melimpah, antara lain terumbu karang dan berbagai jenis ikan, kondisi ini didukung adanya proses up welling akibat pertemuan arus dari utara dan selatan, sehingga banyak ikan hias maupun ikan ekonomis yang menjadikan pulau ini sebagai daerah penangkapan ikan (fishing ground)
3. P. Berhala Termasuk wilayahj administrasi Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara. Berada di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malasyia, tidak berpenghuni dan mempunyai luas sekitar 2,5 km2 dan dikelilingi hamparan terumbu karang. Memiliki kekayaan alam berupa keindahan terumbu karang bawah laut. Di kawasan ini rawan terjadi pencurian ikan oleh nelayan asing (illegal fishing) dan effective occupation dari negara tetangga.
4. P. Sekatung Terletak di utara Kepulauan Natuna, termasuk propinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Vietnam, termasuk gugusan Pulau Natuna selain Pulau Sendanau, Bunguran dan Midai. Luasnya sekitar 0,3 km2. Tidak berpenghuni, sering digunakan sebagai persinggahan nelayan loka dan asing, potensi berupa perikanan dan terumbu karang, rawan illegal fishing. Potensi yang dapat dikembangkan di kawasan ini adalah sentra pengolahan dan penjualan hasil laut.
5. P. Fanildo Termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua. Termasuk salah satu gugusan Pulau Mapia, pulau tidak berpenghuni yang berbatasan dengan Republik Palau, luas sekitar 0,1 km2 yang sekelilingnya merupakan pantai berpasir dan hamparan terumbu karang. Jarak dengan ibu kota Biak Numfor 280 km. Untuk mencapai pulau ini dengan menggunakan pesawat udara dan kapal laut rute Jakarta-

10

Biak-Mapia, rawan illegal fisihing dan effective occupation dari negara tetangga.

6. P. Dana Termasuk wilayah Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Terletak di sebelah selatan Pulau Rote yang merupakan pulau terluar berbatasan dengan Australia. Letaknya strategis karena menjadi pintu masuk jalur pelayaran internasional. Jarak dengan Kota Kupang 120 km dan dengan Pulau Rote 4 km. Untuk mencapainya dapat ditempuh dengan perahu motor. Lemahnya pengawasan menyebabkan rawan terjadi illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.
7. P. Batek Termasuk wilayah Kabupaten Kupang, NTT dan merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Kupang, NTT dan Oekusi Timur leste. Luasnya sekitar 12 ha. Menjadi tempat bertelur penyu serta lokasi migrasi lumba-lumba. Untuk mencapainya cukup mudah karena perairan di sebelah utaranya merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) jalur 3 yang menjadi jalur pelayaran internasional. Namun kurangnya pengawasan menjadikan kawasan ini rawan terjadi illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.

Sumber: Retraubun (2005)

2.2 Pengembangan Sosial Ekonomi

Secara etimologis sosial memiliki arti ”segala sesuatu mengenai masyarakat atau kemasyarakatan”. Sedangkan sosial ekonomi memiliki pengertian ”mengenai kemasyarakatan dan keuangan” (Poerwadarminta, 1982). Masyarakat yang menjadi obyek ilmu sosial dapat dilihat dari berbagai segi, baik segi ekonomi yang antara lain berkaitan dengan produksi, distribusi dan penggunaan barang dan jasa. Segi ekonomi dipelajari oleh ilmu ekonomi yang pada hakikatnya mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan materiilnya dari bahan yang terbatas persediaannya (Soekanto, 1990).

2.3 Konsep Agromarinepolitan

Pembangunan berkelanjutan (continous development) adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan semacam ambang batas (limit) pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Konsep pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan di kawasan kepulauan dan pesisir dengan pendekatan One Ocean and Marine Management (Satu Manajemen Pesisir dan Kelautan) yang lebih terpadu dan komprehensif. Salah satu program yang menerapkan One Ocean and Marine Management adalah agromarinepolitan. Istilah agromarinepolitan tidak memiliki pengertian yang jelas. Istilah ini pertama kali digunakan dalam penelitian yang dibuat oleh Murbanto Sinaga tahun 2006 yang selanjutnya dijadikan sebuah istilah yang bermakna program pembangunan wilayah pesisir dan kelautan dengan integrasi sektor pertanian dan kelautan di suatu pulau. Program agromarinepolitan pertama kali diterapkan di Indonesia pada tanggal 13 April 2006, di 16 kabupaten dan kota Sumatera Utara, dan di pulau kecil terluarnya yaitu Pulau Berhala juga di Sumatera Utara.

11

Munculnya gagasan pembangunan wilayah ini dilatarbelakangi belum optimalnya pencapaian hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan beberapa kawasan pesisir di banyak pulau di Indonesia dan munculnya berbagai masalah yang mengancam kelestarian lingkungan yang pada akhirnya berpengaruh negatif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.

Adapun prinsip dasar agromarinepolitan ditunjukkan oleh gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1 Tiga Prinsip Dasar Agromarinepolitan

12

Menurut Siswanto dalam Mulyadi (2006), tujuan dari penerapan konsep agromarinepolitan adalah:

Untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha perikanan khususnya nelayan dan pembudidaya ikan tradisional dan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan, memelihara kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan beserta ekosistemnya, serta menjadikan laut sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.


BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis Penulisan

Menurut jenis datanya, karya tulis ini merupakan karya tulis kualitatif, yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif dari objek penulisan dengan didukung studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka (Moleong, 2006).

3.2 Obyek Penulisan

Obyek penulisan karya tulis ini adalah konsep agromarinepolitan sebagai bentuk pengembangan potensi sosial ekonomi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Karya tulis ini menggunakan jenis data kualitatif yang terdiri dari data sekunder yang sumbernya berasal dari literatur berupa buku, jurnal, makalah, dan artikel dari majalah maupun internet..

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data adalah dengan Studi pustaka (library research)Yaitu suatu kegiatan untuk mencari data yang berkaitan dengan penulisan dengan cara membaca, menyimak, dan memahami literatur, baik berupa pustaka cetak maupun elektronik atau data-data dari internet  (Nazir, 1999).

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini mencakup lima langkah utama sebagai berikut:

1)      Pengumpulan Data (Data Collection)

Dalam usaha mengumpulkan data, aktivitas pertama yang dilakukan adalah upaya memahami konsep atau teori yang diperlukan dalam penulisan, dalam hal ini meliputi penguasaan konsep tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar dan agromarinepolitan. Aktivitas berikutnya adalah membaca, memahami isi data, kemudian mengambil data yang diperlukan berdasarkan seperangkat konsep yang telah dikuasai. Data yang telah dikumpulkan kemudian diidentifikasi atau dicocokkan lagi dengan konsep teori. Pengumpulan data dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang berkualitas.

2)

14

Seleksi Data (Data Reduction)

Merupakan proses memilih atau melakukan seleksi data dengan panduan kriteria atau kategori yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu konsep konsep tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar dan agromarinepolitan. Dari proses ini akan dihasilkan data yang lebih fokus dan akurat, sebab data yang tidak relevan dengan kriteria akan dibuang atau diganti dengan data baru yang lebih relevan.

3)      Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

Aktivitas penarikan kesimpulan dalam hal ini lebih merujuk pada upaya memperoleh kepastian tentang kebenaran data sekunder yang meliputi usaha menyelaraskan data dengan konsep atau teori (making conceptual atau theoritical coherence). Data yang dinilai telah selaras dengan konsep kemudian diperiksa keabsahannya dalam tahap verification.

4)      Pengabsahan (Verification)

Meliputi aktivitas uji atau validasi data sekunder dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu tindakan menguji suatu kesimpulan atau temuan dengan temuan lain dengan syarat terdapat kesesuaian antara satu temuan dengan temuan yang lainnya. Teknik triangulasi yang diterapkan dalam penulisan karya tulis ini ada empat jenis, yaitu triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi teori, serta triangulasi peneliti.

5)      Pemaparan (Data Display)

Pemaparan merupakan langkah penulisan yang terakhir yang berupa penyajian informasi analisis data dalam format paparan yang sistematis. Model paparan yang digunakan dalam karya tulis ini adalah conceptually clustered display, dimana analisis data dipaparkan menurut kategori atau kelompok yang sama.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Pembangunan PPKT dengan Konsep Agromarinepolitan

Tahap-tahap penyusunan kebijakan pembangunan PPKT dengan konsep Agromarinepolitan adalah:

  1. Pembentukan Tim Badan Koordinasi Dewan Pakar, Tim Teknis, Kontrak Bisnis dan Staf Pelaksana Harian Program Agromarine PPKT di setiap provinsinya.
  2. Penyusunan Master Plan Program Agromarinepolitan PPKT di setiap provinsinya.

Penyusunan master plan dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

  1. Mengumpulkan data-data pendukung dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan proyek yang berhubungan dengan PPKT seperti MCRM (Marine and Coastal Resources Management).
  2. Melaksanakan survey dan identifikasi di sepanjang garis pantai di kawasan PPKT. Berdasarkan survey dan identifikasi yang dilaksanakan akan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

1)      Teriventarisasinya dan teridentifikasinya kondisi fisik dan karakteristik PPKT. Pada umumnya karakteristik pantai di PPKT (13 PPKT yang teridentifikasi) terbagi atas tiga (3) karakteristik:

  • Pantai dengan kondisi pasir.
  • Pantai dengan kondsi rawa.
  • Pantai dengan kondisi batu-batuan.

2)      Tersusunnya ”mapping” rencana kegiatan pengembangan pesisir pantai berdasarkan kondisi dan karakteristik yang terdiri atas tiga (3) karakteristik pantai yang berbeda, yaitu:

  • Pantai dengan kondisi pasir. Di wilayah pantai yang kaya akan pasir dapat dikembangkan sektor wisata pantai dan wisata bahari (marine tourism resort). Pola pengembangan tidak harus intensif tetapi bersifat ”tematis”. Di zona pesisir di PPKT dapat dikembangkan budidaya ikan tradisional (marine culture) dan rumput laut (aqua culture). Jenis tanaman yang cocok dikembangkan di sepanjang wilayah pesisir pantai pasir adalah tanaman jarak. Tanaman ini telah diuji coba di wilayah pesisir India dan berhasil. Demikian halnya dengan tanaman anggur, seperti yang telah dibudidayakan di Bali. Tanaman anggur sesuai ditanam di wilayah pesisir karena curah hujan yang relatif singkat.
  • 16

    Pantai dengan kondsi rawa. Wilayah ini adalah lokasi hutan mangrove. Wilayah ini perlu dilindungi dan dilestarikan dengan menjadi ”marine sanctuary” (cagar alam). Hutan mangrove sangat penting dalam menjaga kelestarian ekosistem ikan laut dan menjaga keutuhan garis pantai dari erosi gelombang laut. Untuk menjaga kelestariannya perlu disusun PERDA dan sosialisasi PERDA kepada masyarakat sekitar. Agar dipatuhi, masyarakat pantai harus mendapatkan kompensasi berupa alternatif pemanfaatan pesisir seperti budidaya ikan tradisional, rumput laut, jarak dan perkebunan anggur.

  • Pantai dengan kondisi batu-batuan. Di wilayah pantai berbatu lebih tepat dikembangkan wisata bahari. Misalnya diving di pantai yang lautnya masih kaya dengan biota laut (ikan hias, tanaman laut, karang laut).
  1. Mengidentifikasi wilayah pesisir pantai yang lautnya kaya akan biota laut termasuk ikan-ikan atau laut yang biotanya terancam punah akibat over fishing.
  2. Mengidentifikasi titik-titik /lokasi jalan arteri yang apabila dihubungan dapar berfungsi sebagai koridor transportasi hasil-hasil budidaya dan industri di sepanjang garis pantai.
  3. 17

    Mengidentifikasi zona-zona yang dapat dikembangkan menjadi marine farming yang berbasis industri di sepanjang koridor pesisir pantai.

  4. Mengidentifikasi tambak-tambak tempat budidaya udang yang tanahnya telah terkontaminasi di sepanjang pesisir pantai.
  5. Mengidentifikasi jalan-jalan utama (feaders) yang perlu ditingkatkan guna menghubungkan kota-kota di wilayah pesisir pantai dengan jalan koridor (poros) di sepanjang garis pantai.
  6. Mengidentifikasi lokasi-lokasi pembangunan industri pengolahan hasil yang diperoleh dari wilayah pesisir (daratan dan lautan) di sepanjang garis pantai.

Sedangkan program yang dilaksanakan di PPKT terdiri dari dua (2) program utama, yaitu:

1)      Program percepatan pembangunan dan pengembangan sektor unggulan dan andalan yang secara spesifik hanya akan maksimal hasilnya jika dikelola di wilayah pesisir pantai dan kelautan. Misalnya: aqua farming, wisata bahari, wisata pantai dan industri pengelolaan komoditas pesisir pantai dan kelautan.

2)      Program perlindungan kelestarian alam wilayah pesisir pantai. Misalnya dengan cagar alam pesisir pantai di PPKT (sanctuary). Untuk mendukung program ini diperlukan identifikasi penentuan zona sanctuary dalam penerbitan peraturan perundang-undangan (perda) yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan apa yang dilarang dan diperbolehkan di zona sanctuary pesisir pantai dan pulau kecil.

Karena Indonesia memiliki 92 PPKT dengan karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan pengelolaan dengan satu unit manajemen pembangunan yang terdiri beberapa gugus pulau dengan dukungan sistem perencanaan jaringan (Network Planning System) berdasarkan pengelompokkan (clustering) PPKT. Pengelompokan PPKT dapat diterapkan sebagai salah satu pendekatan pengembangan PPKT yang merupakan satu tahapan proses dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang harus diterapkan untuk mengembangkan pulau-pulau kecil. Hasil akhir pengelompokan ini adalah Small Island Development Index (SIDI) merupakan satu metoda yang dapat digunakan untuk menentukan kategori kondisi pembangunan di suatu pulau.

18

4.2 Penerapan Konsep Agromarinepolitan di Pulau-Pulau Kecil Terluar

Langkah konkret yang dapat dilakukan dalam usaha pemberdayaan sosial ekonomi PPKT yang melibatkan rakyat adalah sebagai berikut:

  1. Kerjasama Terpadu Investor, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Pemerintah daerah memegang wewenang pengelolaan PPKT yang berada dalam wilayah administrasinya sesuai dengan konsep pelimpahan wewenang pemerintah pusat pada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Daerah. Akan tetapi, pemerintah pusat berwenang memberikan pedoman pengelolaan serta mengembangkan blue print perencanaan pengelolaan PPKT secara terpadu sesuai tujuan nasional. Langkah pertama telah dilakukan pemerintah dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada bulan Mei 2007. Di samping itu, investor sebagai pihak yang memberikan dukungan finansial harus dijadikan mitra pemerintah dalam mengembangkan potensi PPKT. Sedikitnya 50 PPKT telah diamati oleh investor asing untuk dikelola melalu pola hak guna usaha di bidang pariwisata, pertanian dan peternakan (Kompas, 15 Desember 2004). Selanjutnya pengelolaan ditujukan pada PPKT yang berpotensi serta memiliki arus konektivitas dan transportasi yang mudah dijangkau.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan investasi antara lain:

  1. Mengupayakan percepatan pembentukan dan pelaksanaan aturan-aturan mengenai pengelolaan PPKT.
  2. Promosi investasi dilakukan melalui pengembangan potensi investasi yaitu dengan membuat peta investasi daerah dan profil investasi yang berwawasan lingkungan serta sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.
  3. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menciptakan situasi yang aman dan keadaan yang kondusif sebagai jaminan bagi para investor.
  4. 19

    Dalam Pengembangan PPKT diperlukan penyediaan sarana-prasarana baik fisik maupun non fisilk (pemberian bebas pajak, perijinan atau kesejahteraan bagi pekerja di wilayah PPKT) dari kerjasama antara pemerintah dan investor.

  5. Pengelolaan sumber daya dan potensi sosial ekonomi PPKT harus memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga kegiatan sosial ekonomi juga diikuti dengan pemeliharaan sumber daya alam.

Pelaksanaan program investasi diwujudkan melalui kerjasama terpadu dan saling melengkapi antara pemerintah dengan pihak swasta sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi serta kesempatan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang ada di banyak sektor, antara lain:

  1. Investasi di bidang prasarana di wilayah PPKT. Perlu adanya sarana dan prasarana di bidang transportasi dan infrastruktur dapat memperlancar arus orang dan barang contohnya dengan pembangunan dermaga, jasa angkutan laut atau pembangunan jembatan dapat terlaksana, yaitu:

1)      Mendorong penerapan financial reengineering oleh security company terhadap perusahaan yang ada di daerah, dimana badan usaha Indonesia yang melakukan pembangunan, tetapi menggunakan dana investasi asing

2)      Sistem sukuk yang mengkompensasikan dana investasi menjadi penyertaan modal, lebih potensial membangun infrastruktur di daerah dibandingkan menggunakan pinjaman.

3)      Mengundang keterlibatan pihak lain dalam pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, bisa dilakukan melalui dua cara, yakni penerbitan obligasi daerah dan partisipasi pihak swasta. Partisipasi swasta dapat dilakukan dengan sistem build operate and transfer (BOT). Mekanisme seperti ini banyak dilakukan pemerintah pusat sebelum krisis dengan PT Jasa Marga sebagai wakil pemerintah menjadi operator dan regulator jalan tol. Selain itu, bisa menggunakan rehabilitate, operate and transfer (ROT) dan operate and maintain.

  1. 20

    Investasi di bidang perikanan dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan masyarakat di kawasan PPKT dengan memberikan pelatihan budidaya ikan oleh pemerintah. Sedangkan pihak swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas budidaya laut, pengolahan ikan dan pemasaran produk laut.

  1. Investasi di bidang tanaman pangan dengan melakukan dukungan dan pemanfaatan PPKT dengan meningkatkan produksi tanaman pangan lokal sehingga promosi ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain serta meningkatkan kesempatan kerja.
  1. Pengembangan Aspek Kependudukan di PPKT

Dalam mendukung peningkatan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia di kawasan PPKT, dapat dikembangkan pola transmigrasi usaha berbasis agromarine. pendekatan pembangunan transmigrasi yang kegiatan utamanya bertumpu pada kegiatan pendayagunaan sumberdaya laut, perikanan tangkap, budidaya laut termasuk industri pengolahannya yang dikombinasikan dengan kegiatan usaha pertambakan dan pertanian dalam arti luas. Melalui pola ini, pembangunan transmigrasi sekaligus diharapkan dapat mengelola lahan pertanian yang terbatas dan perairan di sekitarnya secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga tercapai pembangunan berkelanjutan yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Untuk tercapainya tujuan pembangunan transmigrasi khususnya di PPKT, maka dalam pembangunan lokasi permukiman transmigrasi harus memenuhi persyaratan umum dan kriteria kelayakan permukiman (layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan). Sebagai calon transmigran yang akan ditempatkan di lokasi permukiman transmigrasi PPKT diupayakan melalui 2 alternatif, yaitu (1) merekrut calon transmigran dari Pulau Jawa yang mempunyai ketrampilan dalam bidang perikanan laut/ tambak dan dari penduduk setempat dengan perbandingan 50:50, (2) merekrut calon transmigran dari kabupaten sekitar PPKT atau penduduk setempat (100%) dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan transmigrasi dengan pendekatan agromarine adalah:

  1. 21

    Keterikatan nelayan pada wilayah perikanan tertentu. Menstransmigrasikan nelayan tradisional jauh lebih rumit dibandingkan transmigran biasa. Mereka perlu mengenal benar keadaan laut, musim, cuaca, dan lain sebagainya, sebelum ditransmigrasikan.

  1. Cara kerja nelayan yang berkelompok. Dalam penangkapan ikan, nelayan selalu membutuhkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan masalah kepemilikan sarana (perahu dengan perlengkapannya). Karena itu sejak semual harus ditumbuhkan kesediaan bekerja sama antar nelayan sendiri, investor dan pemerintah.
  2. Faktor pemasaran. Sebagian besar produksi di daerah tujuan diperdagangkan antar pulau dan diekspor, hanya sebagian kecil saja yang dikonsumsi oleh penduduk. Pemasaran ikan oleh nelayan di daerah asal transmigran umumnya melalui pelelangan. Sedangkan di daerah tujuan kecederungannya ikan hasil tangkapan dijual ke pedagang pengumpul tanpa melalui proses pelelangan.
  3. Faktor Prasarana. Di daerah tujuan belum banyak dibanguan pangkalan atau pelabuhan perikanan dan prasarana yang sudah ada belum dimanfaatkan secara intensif. Pola transmigrasi nelayan sisipan, para transmigran dapat memanfaatkan prasarana yang ada di daerah tujuan sedangkan pola pemukiman baru harus dibangun prasarana dan sarana penunjang perikanan tersebut.
  4. Pola pemukiman. Pola pemukiman dalam transmigrasi nelayan yang dapat dilaksanakan adalah:
    1. Pola sisipan: membuka pemukiman baru diantara desa penduduk setempat secara kecil-kecilan atau para transmigran disebar dan berbaur dengan penduduk setempat.
    2. Pemukiman baru: membuka pemukiman transmigrasi baru di daerah pantai lengkap dengan pangkalan perikanan dan sarana penunjang lainnya. Biayanya akan lebih besar untuk membangun sarana dan prasarana yang baru.
    3. 22

      Pola Usaha. Pola usaha yang dapat dikembangkan untuk penduduk PPKT adalah: (a) Pola usaha nelayan petani: sumber pendapatan sebagian dari hasil penangkapan ikan dan sebagian dari hasil pertanian dan (b) Pola usaha nelayan petani: sumber pendapatan nelayan seluruhnya diperoleh dari usaha penangkapan ikan.

Konsep pengembangan transmigrasi pola usaha nelayan diatas dapat diterapkan pada PPKT baik pulau yang tidak berpenghuni maupun yang berpenghuni mengingat kepadatan penduduk yang masih rendah pada setiap PPKT. Transmigrasi pola usaha nelayan ini dapat diterapkan misalnya pada Pulau Natuna baik dengan pola usaha nelayan tani maupun nelayan penuh karena potensi lahan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis model perswahan dan juga mempunyai daerah ZPPI (Zona Potensial Penangkapan Ikan) yang potensial. Usaha yang diperlukan adalah bagaimana menumbuhkan minat transmigran melalui prospek yang menjanjikan dari investor maupun pemerintah.

  1. Pengembangan Potensi SDA Berbasis Pariwisata

Pengembangan pariwisata di PPKT sangat terbuka luas karena sebagian besar PPKT memiliki kondisi geografis yang mendukung. Panorama dan keindahan alam yang dimiliki PPKT dapat dikelola dengan baik untuk mengembangkan potensi pariwisata. Konsep ekowisata (ecotourism) cocok untuk dijadikan dasar pengembangan kawasan ini menjadi daerah tujuan wisata. Ekowisata berusaha menciptakan suatu kawasan tujuan wisata alam (nature tourism) yang dapat menarik kedatangan wisatawan dengan tetap memperhatikan konservasi lingkungan sebagai penyeimbang (Hakim, 2004).

Potensi wisata bahari di PPKT, misalnya di Pulau Bras, Natuna atau Berhala, sangat potensial untuk dikembangkan. Di beberapa PPKT terdapat taman laut yang sangat indah dan sangat berpotensi untuk diving resort atau taman wisata bawah laut. Kegiatan pengembangan pariwisata  di kawasan PPKT tetap harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan agar tercipta kondisi luingkungan yang terjaga keseimbangannya.

  1. 23

    Penguatan Pertahanan Keamanan

Untuk menjaga kelangsungan proses pemberdayaan potensi sosial ekonomi pada PPKT terbebas dari gangguan dan ancaman dari dalam seperti gangguan ketertiban umum dan berbagai tindak kriminal, maupun gangguan dan ancaman dari luar berupa intimidasi maupun keinginan dari negara lain untuk menguasai wilayah kedaulatan NKRI maka perlu penempatan aparat TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara. Selain itu, mengingat salah satu kunci keberhasilan dalam menarik minat investor tidak hanya didukung dengan adanya sumber daya yang ada, tetapi juga perlu adanya kekuatan pertahanan dalam menjaga ketertiban dan jalannya seluruh aktivitas khususnya sosial ekonomi. Intinya, kekuatan militer juga tetap harus disiagakan demi menjaga keberlangsungan proses tersebut.


BAB V

24

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pengembangan potensi sosial ekonomi Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan konsep agromarinepolitan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan membentuk Tim Badan Koordinasi Dewan Pakar, Tim Teknis, Kontrak Bisnis dan Staf Pelaksana Harian Program Agromarine PPKT di setiap provinsinya dan menyusunan Master Plan Program Agromarinepolitan PPKT di setiap provinsinya. Secara konkret, dapat diwujudkan dengan kerjasama terpadu antara investor, Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, pengembangan aspek kependudukan di PPKT, pengembangan potensi SDA, dan penguatan pertahanan keamanan

5.2 Saran

Pemerintah dapat segera menyelesaikan pembahasan UU Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil sehingga dapat memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun master plan dan blue print untuk pembangunan kawasan PPKT dengan pendekatan agromarinepolitan. Pemerintah dapat mengoptimalkan pembangunan Pulau Berhala sebagai contoh PPKT yang dikembangkan secara agromarine dengan baik, sehingga dapat menjadi model pembangunan yang ideal bagi pengembangan kawasan PPKT lainnya. Pemerintah juga diharapkan lebih proaktif dalam mempromosikan potensi investasi di PPKT kepada investor dalam upaya untuk pemerataan pembangunan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan PPKT.


Lampiran 1

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahtereaan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan pulau-
  2. pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan, dan keamanan;
  3. bahwa pulau-pulau kecil tertular Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan

Indonesia, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Mengingat:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea/Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

10.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

11.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km 2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

(2)   Pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan koordinat titik terluarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Pasal 2

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan:

a. menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.

b.  memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;

c.  memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah:

a. Wawasan nusantara;

b. Berkelanjutan;

c. Berbasis masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

  1. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang:
    1. sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
    2. infrastruktur dan perhubungan;
    3. pembinaan wilayah;
    4. pertahanan dan keamanan;
    5. ekonomi, sosial, dan budaya.

3.   Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 6

  1. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.
  2. Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.    Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

b.   Wakil Ketua : Merangkap anggota

1.  Wakil Ketua I  : Menteri Kelautan dan Perikanan

2.  Wakil Ketua II : Menteri Dalam Negeri

c. Anggota:

  1. Menteri Pertahanan
  2. Menteri Luar Negeri
  3. Menteri Perhubungan
  4. Menteri Pekerjaan Umum
  5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
  6. Menteri Kesehatan
  7. Menteri Pendidikan Nasional
  8. Menteri Keuangan
  9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

10.  Menteri Kehutanan

11.  Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

12.  Menteri Negara Lingkungan Hidup

13.  Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

14.  Sekretaris Kabinet

15.  Panglima Tentara Nasional Indonesia

16.  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

17.  Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)

  1. Sekretaris: Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Pasal 7

  1. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan wadah koordinasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
  2. Tim Koordinasi mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
  3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat mengundang dan atau meminta pendapat dari instansi-instansi pemerintah terkait dan atau pihak lain yang dianggap perlu.
  4. Tim Koordinasi menyampaikan laporan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

  1. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar;
  2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 9

  1. Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu oleh Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
  2. Tim Kerja terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu:
    1. I.      Tim Kerja I membidangi sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, ekonomi, sosial, dan budaya;
    2. II.      Tim kerja II membidangi pembinaan wilayah pertahanan dan keamanan.
  3. Tim Kerja I diketuai oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,  Departemen Kelautan dan Perikanan.
  4. Tim Kerja II diketuai oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10 sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Sekretariat.
  2. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif.
  3. Sekretariat secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja struktural di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang menangani pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
  4. Ketua Sekretariat ditunjuk oleh Menteri Kelauatan dan Perikanan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Lampiran 2

Persebaran 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar di 18 Propinsi di Indonesia

No Propinsi Jumlah Nama Pulau
1 Nangroe Aceh Darussalam 6 P.Simeulucut, P.Salaut Besar, P. Raya, P. Rusa, P. Benggala, P. Rondo
2 Sumatera Utara 3 P. Simuk, P. Wunga, P. Berhala
3 Kepulauan Riau 20 P. Sentut, P. Tokong Malang Biru, P. Amar, P. Mangkai. P. Tokong Nanas, P. Tokong Belayar, P. Tokong Boro, P. Semiun, P. Sebetul, P. Sekatung, P.Senua, P. Subi Kecil, P. Kepala, P. Batumandi, P. Iyu Kecil, P. Karimun Kecil, P. Nipa, P. Pelampong, P. Batu Berhanti, P. Nongsa
4 Sumatera Barat 2 P. Sibarubaru, P. Sinyaunyau
5 Bengkulu 2 P. Mega, P. Enggano
6 Lampung 1 P. Batu Kecil
7 Banten 1 P. Deli
8 Jawa Barat 1 P. Manuk
9 Jawa Tengah 1 P. Nusakambangan
10 Jawa Timur 3 P. Barung, P. Sekel, P. Panehan
11 Nusa Tenggara Barat 1 P. Sophialouisa
12 Nusa Tenggara Timur 5 P. Alor, P. Batek, P. Dana (Ada 2), P. Mangudu
13 Kalimantan Timur 4 P. Sebatik, P. Gosong Makasar, P. Maratua, P. Sambit
14 Sulawesi Tengah 3 P. Lingian, P. Salando, P. Dolangan
15 Sulawesi Utara 11 P. Bangkit, P. Manterawu, P. Makalehi, P. Kawalusu, P. Kawio, P. Marore, P. Batu Bawalkang, P. Miangas, P.Marampit, P. Intata, P. Kakarutan
16 Maluku Utara 1 P. Jiew
17 Maluku 18 P. Ararkula, P. Karaweira, P. Panampulai, P. Kultubai Utara, P. Kultubai Selatan, P. Karang, P. Enu, P. Batu Goyang, P. Larat, P. Asutubun, P. Selaru, P. Batarkusu, P. Masela, P. Meatimiarang, P. Leti, P. Kisar, P. Wetar, P.Liran
18 Papua 9 P. Budd, P. Fani, P. Miossu, P. Fanildo, P. Bras, P. Bepondi, P. Liki, P. Kolepon, P. Laag.
JUMLAH 92

Sumber: Buku Pulau-Pulau Kecil Terluar, DISHIDROS TNI AL, 2003
Lampiran 3

Permasalahan Perbatasan RI dengan Negara Lain

Negara Permasalahan Perbatasan
RI – Malaysia
  • Sebagaimana diketahui, pengukuran atau penegasan batas RI-Malaysia sebenarnya telah selesai pada tahun 2000, namun demikian masih terdapat sepuluh lokasi yang kedua negara tidak atau belum sepakat. Malaysia hanya mengakui sembilan permasalahan saja, sementara Indonesia menghendaki ada sepuluh. Perbedaan ini menyangkut lokasi Tanjung Datu. Secara formal ditingkat teknik kedua negara sudah menanda tangani hasil ukurannya, dan secara hukum masalahnya sudah selesai. Tetapi belakangan Indonesia menyadari bahwa apa yang telah ditanda tangani tentang Tanjung Datu adalah sesuatu kekeliruan dan menghendaki adanya kaji ulang di lokasi tersebut, apalagi yang menanda tangani itu baru sampai tahapan tingkat teknik, artinya masih ada kesempatan untuk melihatnya kembali. Tapi bagi pihak Malaysia sampai sejauh ini tidak mau lagi untuk melakukan kaji ulang di lokasi tersebut. Tapi berhubung di wilayah perbatasan tersebut masih dilakukan kerjasama pembuatan “datum” bersama, serta pemetaan bersama maka kedua belah pihak merasa perlu untuk menunggu hasilnya, sebelum kembali membahas ke sepuluh atau sembilan masalah tersebut
  • Malaysia mengklaim Blok Ambalat dilaut Sulawesi, dan tidak konsisten dengan UNCLOS 1982, meskipun ZEE belum ditetapkan. RI berpendapat Blok Ambalat yang berada di Laut Sulawesi masuk dalam wilayah NKRI (batas laut).
RI – Papua Nugini
  • Pada umumnya meskipun dalam perencanaan maupun kesepakatannya pengukuran perbatasan ini akan dilakukan secara bersama; tapi pada kenyataannya belum pernah dilakukan secara bersama-sama. Artinya kedua belah pihak bekerja secara sendiri-sendiri, meski hasil akhirnya tetap ditanda tangani oleh kedua negara. Kemudian di Desa Wara Smoll adalah wilayah NKRI tetapi telah dihuni, diolah dan dimanfaatkan secara ekonomis, administratif serta sosial oleh warga PNG yang sejak dahulu dilayani oleh pemerintah PNG. Namun demikian pemerintah PNG sendiri mengakui bahwa desa itu wilayah RI.
  • Meskipun masalah penangkapan ikan di wilayah hukum tradisional tidak mempunyai masalah akan tetapi luas wilayah daerah hukum tradisional nelayan dan bentuk/sifat kegiatannya belum ditetapkan secara tuntas.
RI – Timor Leste.
  • Noel Besi, pihak RI menginginkan Noel Besi sebagai batas wilayah sesuai toponimi, sedangkan UNTAET menginginkan sungai Nono Noemna berdasarkan sudut kompas 320 NW ke arah P. Batek.
  • Manusasi, fihak RI menginginkan garis batas dipindahkan ke arah utara S. Miomafo ditarik dari pilar yang dibuat tahun 1966, menyusuri punggung bukit.
  • Dilumil/Memo, river Island seluas 58 Ha, pihak RI menginginkan batas berada di sebelah timur river Island sedangkan RDTL di sebelah barat.
RI – Thailand Secara sepihak Thailand mengumumkan ZEE berdasarkan Royal Proclamation tanggal 23 Pebruari 1981 berjarak 200 NM dari baselines Thailand dan mengusulkan landas kontinen dengan ZEE berhimpit. RI berpendapat ZEE mempunyai rejim hukum yang berbeda dengan landas kontinen sesuai UNCLOS 82.
RI – Singapura Pasir dari Indonesia telah merubah bentuk asli geografi Singapura, sehingga wilayah Singapura kian menjorok ke perairan Indonesia. UNCLOS 82 memungkinkan negara memanfaatkan harbour work sebagai titik dasar. Sampai saat ini ekspor pasir masih berjalan terus, minimal dalam bentuk pasar gelap
RI – Vietnam RI belum meratifikasi perjanjian tahun 2003, perairan Laut Cina Selatan mengandung minyak bumi dan gas.
RI – Philipina Belum ada ketetapan untuk penentuan batas maritim, dimana Indonesia mengusulkan diterapkannya prinsip proporsionalitas panjang pantai, dan median line bagi kawasan yang sempit. Philipina pertimbangkan masalah perikanan sebagai faktor yang relevan untuk mencari solusi yang equitable
RI – Palau Belum pernah melakukan perundingan karena belum ada hubungan diplomatik antar kedua negara. Dalam masalah kedaulatan AS bertanggung jawab atas pertahanan Palau dan kemungkinan Palau dibantu oleh AS dalam perundingan penetapan batas maritim
RI – Timor Leste ALKI yang melintas perairan Timor Leste, akses laut untuk Ocussi ke Timor Leste dan kemungkinan tumpang tindih batas yuridiksi ke dua negara di laut masih belum tuntas.
RI – Australia Australia ingin memberlakukan perundingan anti terorisme baru dengan memeriksa semua kapal sampai jauh dari batas yurisdiksinya.

Sumber :http://buletinlitbang.dephan.go.id
DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal:

Abubakar, Mustofa. 2006. Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan (Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik. Jakarta: Penerbit Kompas.

Badri, Sofwan. 1991. Dasar-Dasar Network Planning (Dasar-Dasar Pelaksanaan Jaringan Kerja). Jakarta: Bina Aksara.

Danuri, Rokhmin. 2005. Pespektif Sosial Ekonomi dan Budaya dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Secara Optimal dan Berkelanjutan. Makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional Menuju Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan di Tengah Ancaman Deteritorialisasi. Diselenggarakan LPM Aqua Faperik UB Malang. Tanggal 16 Mei 2005.

Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indah.

Pieris, John. 1988. Pengembangan Kelautan dalam Perspektif  Pembangunan Nasional. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Poerwadarminta, W.J.S. 1982. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Retraubun, Alex S.W. 2005. Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Saat Ini. Makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional Menuju Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan di Tengah Ancaman Deteritorialisasi. Diselenggarakan LPM Aqua Faperik UB Malang. Tanggal 16 Mei 2005.

Sinaga, Murbanto. 2006. Pembangunan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Program Agromarinepolitan di Propinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara: USU Repository.

Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sujarwadi. 1995. Transmigrasi: Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wildan, Septian dkk. 2004.  Pemberdayaan Potensi Sosial Ekonomi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sebagai Perwujudan Sistem Pertahanan Negara dalam Menjaga Kedaulatan Republik Indonesia. Karya Tulis Ilmiah disampaikan dalam Lomba Karya Tulis Mahasiswa Tingkat Universitas Brawijaya Tahun 2004.

Artikel:

Anonim. 2006. Presiden Akan Canangkan Program Agromarinepolitan di Sumatera Utara. www.kapanlagi.com, diakses tanggal 13 Mei 2007

Anonim. 2006. Sumut Kembangkan Agromarinepolitan. www.kompas.com, diakses tanggal 13 Mei 2007

Anonim. 2007. Sergai Disiapkan Jadi Ikon Marine Tourism di Sumut. www.Isekolah.org, diakses tanggal 13 Mei 2007

Anonim. 2005. Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Perbatasan. Info Ketransmigrasian Volume I No. 2 Th. 2005

Anonim. Agropolitan, Upaya Mengurangi Urbanisasi. www.pu.go.id, diakses tanggal 13 Mei 2007

Mulyadi, Riza. 2006. Sumut Menuju Provinsi Agromarinepolitan. www.hariansib.com, diakses tanggal 13 Mei 2007

Musthofa,Fakhruddin.2007.Pulau-Pulau Kecil Terluar, Siapa Peduli?. http://www.sutikno.org/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=50, diakses tanggal 13 Mei 2007

Satria, Arif. 2007. Reinventing Indonesia dengan Kelautan. Inovasi Online Vol.6 Edisi 20 April 2007, http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=124, diakses tanggal 13 Mei 2007

Sibarani, Sahat. 2006. Sumut Percepat Penyelesaian Proyek Infrastruktur. www.bisnis.com, diakses tanggal 13 Mei 2007

Situs:

http://www.bakosurtanal.go.id/upl_document/ForkomPolhukam.pdf.

http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=17&mnorutisi=2

http://www.dkp.go.id/content.php?c=1702

http://www.kimpraswil.go.id/ditjen_ruang/Makalah/RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt.

Posted in tourism | Leave a Comment »

REVITALISASI KOPERASI UNIT DESA (KUD) DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL *

Posted by centerofsocialandeconomicstudies on June 15, 2010

Oleh: Ika Diyah Candra

* Karya telah diikutsertakan dalam Lomba Perkoperasian Tk. Nasional tahun 2006

PENDAHULUAN

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di Barat, koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Di negara berkembang, koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selama orde baru hingga era reformasi, Koperasi Unit Desa (KUD) mengalami pergeseran peranan yaitu sebagai pelaksana program pemerintah dalam mendukung stok pangan nasional yang didukung sektor pembiayaan yang kuat dari pemerintah, menjadi badan usaha yang menghimpun kelompok tani agar berkembang menjadi penopang stok pangan nasional, dengan pembiayaan yang terbatas. Padahal, disisi lain, pembangunan pertanian sebagai sentra pembangunan nasional implementasinya masih berada dalam tataran paradoks dan mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan suatu bentuk revitalisasi di dalamnya. Revitalisasi pertanian bukan dimaksudkan membangun pertanian at all cost dengan cara-cara yang top-down sentralistik; bukan pula orientasi proyek untuk menggalang dana; tetapi revitalisasi adalah menggalang komitmen dan kerjasama seluruh stakeholder dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang sekedar hanya menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi. Pertanian mempunyai multi-fungsi yang belum mendapat apresiasi yang memadai dari masyarakat. Pertanian merupakan way of life dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat kita. Pertanian merupakan pemasok sandang, pangan, dan pakan untuk kehidupan penduduk desa dan kota; juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (wisata-agro), sebagai penghasil biofarmaka dan penghasil energi seperti bio-diesel.

Berdasarkan isi yang terdapat RPPK tentang Revitalisasi Pertanian tahun 2005-2025 menyatakan bahwa posisi pertanian dalam kehidupan di masa depan, bukan hanya diharapkan dapat menjadi penghasil pangan dan bahan baku industri saja, namun juga berkontribusi dalam pembangunan daerah dan pedesaan, penyangga dalam masa krisis, penghubung sosial ekonomi antar masyarakat dari berbagai pulau dan daerah, kelestarian sumberdaya lingkungan, sosial budaya masyarakat dan dalam kesempatan kerja, PDB dan devisa. Arah revitalisasi pertanian tersebut ditetapkan, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Di Indonesia, ketahanan pangannya masih dikatakan rendah, hal ini dapat kita lihat dari data-data World Bank (2006), yang menyatakan bahwa 30 % rumah tangga menyatakan bahwa konsumsinya masih dibawah konsumsi sesuai standar kecukupan gizi internasional,  lebih dari ¼ anak usia dibawah 5 tahun memiliki berat badan dibawah standar, dan 8 % dinyatakan sangat buruk yang disebabkan oleh kurangnya suplai bahan pangan. Rata-rata konsumsi pangan per kapita di Indonesia ditunjukkan sebagai berikut: a). Beras = 133 kg (tertinggi di dunia), b). Jagung = 5,93 kg, c). Ikan = 12,5 kg (rata-rata di dunia = 16 kg), d). Ayam = 3,8 kg, e).Daging = 7,10 kg, f). Telur = 52 butir, g). Susu = 6,50 kg, h). Ketela Pohon = 9,93 kg, i). Buah-buahan = 40,06 kg, j). Gula = 15, 6 kg (rata-rata dunia = 25,1 kg), k). Kedelai = 6,01 kg (rata-rata dunia = 7 kg), l) Sayur-sayuran = 37,94 kg (rekomendasi FAO = 65,75 kg).

Ketahanan pangan nasional ini sangat ditunjang oleh adanya kedaulatan pangan dan keamanan pangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat besar ketergantungan pangannya dengan negara lain (Food Trap). Hal ini bisa kita amati dengan meningkatnya jumlah impor beras dan gula. Di sisi lain, penduduk Indonesia mengalami peningkatan dan produktivitas serta lahan pertanian berkurang karena menurunnya minat petani untuk berproduksi, karena ongkos produksi yang naik sebesar 10-20 % saat ini. Dalam operasionalisasinya, cita-cita tersebut membutuhkan sinergi dengan kebijakan non-pertanian, khususnya kebijakan ekonomi. Koperasi produsen terutama koperasi pertanian memang meru­pa­kan koperasi yang paling sangat terkena pengaruh per­dagangan bebas dan berbagai liberalisasi. Koperasi pertanian di seluruh belahan dunia ini me­mang selama ini menikmati proteksi  dan berbagai bentuk sub­sidi serta dukungan pemerintah. Dengan diadakannya pengaturan mengenai subsidi, tarif, dan akses pasar, maka produksi  barang yang dihasilkan oleh ang­gota koperasi tidak lagi dapat menikmati perlindungan seper­ti semula, dan harus dibuka untuk pasaran impor dari ne­gara lain yang lebih efisien.

Secara internal, selama periode 2000 – 2003, koperasi (termasuk di dalamnya KUD), masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha, yaitu: (1) rendahnya partisipasi anggota yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai perputaran koperasi per anggota yang kurang dari Rp.100.000,00 per bulan dan rendahnya simpanan anggota yang kurang dari Rp.345.225,00, (2) efisiensi usaha yang relatif rendah yang ditunjukkan dengan tingkat perputaran aktiva yang kurang dari 1,3 kali per tahun, (3) rendahnya tingkat profitabilitas koperasi, (4) citra masyarakat terhadap koperasi yang menganggap sebagai badan usaha kecil dan terbatas, serta bergantung pada program pemerintah, dan (5) kompetensi SDM koperasi yang relatif rendah, serta (6) kurang optimalnya koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis akibat belum optimalnya kerjasama antar koperasi dan kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya. Hal-hal di atas perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan usaha koperasi pada masa mendatang. Dari kendala-kendala tersebut dapat kita ketahui bahwa Koperasi Unit Desa memerlukan revitalisasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang ditopang oleh revitalisasi pertanian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah: Bagaimana upaya revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional?.

LANDASAN TEORI

Tujuan dibentuknya Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Hendroyogi (2004) adalah: 1) menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian, khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien, dan 2) memberikan kepastian bagi petani produsen khususnya, serta masyarakat desa pada umumnya, bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi sendiri, dan secara nyata memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya. Sedangkan menurut kamus istilah di dalam www.depkop.go.id, revitalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengaktifan suatu lembaga yang ditekankan pada fungsi internal agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai misi yang ditetapkan dengan melibatkan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam upaya optimalisasi peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, minimal dalam tiga hal. Pertama, akses terhadap pangan dan gizi yang merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. Kedua adalah pangan memiliki peranan penting dalam pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas. Ketiga, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (UU No.7/1996 tentang Pangan), yang dutamakan berasal dari kemampuan sektor pertanian domestik dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat (PP No.68/2002 tentang Ketahanan Pangan). Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga subsistem, yaitu : (a) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (b) distribusi pangan yang lancar dan merata, dan (c) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Inti permasalahan dalam mewujudkan kemandirian pangan terkait dengan adanya pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan perubahan selera. Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi, maka kebutuhan akan impor pangan akan membesar, yang apabila berlanjut dapat mengakibatkan ketergantungan pada pangan impor yang tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara.

PEMBAHASAN

Adapun langkah-langkah dalam revitalisasi Koperasi Unit Desa dalam menunjang ketahanan pangan adalah:

1)      Melakukan repositioning image KUD di dalam pemahaman masyarakat pedesaan (khususnya para petani), bahwa KUD adalah satu-satunya wadah perekonomian dari, oleh dan untuk mereka (dengan menjadi anggota KUD) yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup. Sehingga masyarakat desa dapat lebih bersemangat dalam membangun KUD di daerahnya masing-masing. Image tersebut juga dapat dibangun dengan mewujudkan KUD dengan manajemen yang baik, misalnya pemerintah melalui Depkop dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang melibatkan pakar-pakar koperasi.

2)      KUD dilibatkan secara aktif dalam kegiatan revitalisasi pertanian (baik dalam penyuluhan bercocok tanam yang efektif dan produktif, tentang transfer teknologi, dan sebagainya) sehingga KUD dapat secara cepat memenuhi kebutuhan yang dapat menunjang aktivitas produksi tersebut. Di sisi lain pemerintah dalam menyediakan sarana pertanian atau media yang menunjang pengembangan pertanian juga dapat bekerja sama dengan KUD dalam penjualannya.

3)      Dari sisi pembiayaan kegiatan pertanian, dengan membuat Sistem Kredit Pertanian (Farm Credit System) untuk Kredit Usaha Tani (KUT) yang jelas dan transparan mekanismenya dengan menghilangkan peran pihak-pihak yang berniat mencari keuntungan (Data yang dihimpun Bank Indonesia menyebutkan tunggakan kredit pada bank BNI, Bank Danamon, dan BRI, hingga posisi Oktober 2005, tercatat  masih sebesar Rp5,718 triliun padahal yang selama ini disalurkan hanya sebesar 10 miliar kepada petani). Di Indonesia, sistem kredit pertanian, perlu dilakukan pengawasan yang ketat, baik dari saluran pemerintah, bank, hingga ke Koperasi Unit Desa sebagai executing agent. Salah satu usulan yang dapat dijadikan pertimbangan digambarkan dalam bagan berikut ini (di lampiran gambar):

Keterangan:

  • Ø Perum Sarana Pengembangan Usaha (dahulu Lembaga Jaminan Kredit Koperasi): tugasnya memberikan jaminan kepada bank atas kredit yang diminta oleh koperasi dan berpartisipasi dalam permodalan koperasi. Perum ini menjadi pemberi jaminan atas kredit yang dikucurkan bank kepada koperasi. Besarnya jaminan yang bisa diberikan tergantung pada risk probability, untuk modal kerja bisa diberikan 100 % sedangkan untuk konsinyasi karena resikonya rendah bisa 15 %. Dalam perkembangannya, perum ini perlu untuk dioptimalisasi peranannya.
  • Ø Komite Jasa Audit: Komite Jasa Audit ini berada di dalam jajaran Badan Pemeriksa yang semuanya adalah anggota KUD. Komite ini terlebih dahulu dilatih oleh Koperasi Jasa Audit yaitu koperasi yang melayani jasa berupa jasa auditing koperasi, jasa bimbingan dan Konsultasi serta Jasa Pendidikan dan Latihan yang akan menyebarluaskan gagasan organisasi audit koperasi dalam gerakan koperasi dalam bentuk akuntabilisasi keuangan koperasi, misalnya dengan penerapan perhitungan kinerja keuangan dengan ukuran likuiditas, solvabilitas, unqualified opinion (layak tanpa catatan) dalam laporan keuangan. Komite audit akan menyajikan laporan yang akan menjadi sumber informasi yang terpercaya untuk perbankan.

4)      Dalam menunjang kegiatan KUD yang dapat mengoptimalkan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi pertanian beorientasi nasional, maka pemerintah dapat ’membagi’ INKUD dengan membuat konsep jangka panjang dengan bentuk Regional Agricultural Input Supply and Marketing Cooperatives. Di Amerika Serikat, koperasi ini terdiri dari  CENEX (Farmers Union Central Exchange Inc.), Land O’Lakes dan Farm Land Industries. CENEX adalah koperasi pemasok yang melayani KUD-KUD lokal yang menjual bahan bakar, minyak pelumas, makanan ternak, bibit dan menjual jasa seperti jasa pengukuran kesuburan lahan pertanian milik anggota, kebutuhan berbagai jenis pupuk untuk tanah pertanian anggota dan melaksanakan pemupukannya. Sedangkan Land O’Lakes disini adalah koperasi yang serupa dengan jenis usaha pemasaran Koperasi Distribusi Indonesia, dimana akan memasarkan hasil-hasil pertanian, seperti susu, ternak, ayam, kedelai, dan sebagainya dari koperasi-koperasi lokal. Namun, Land O’Lakes disini mempunyai jenis usaha produksi juga, yaitu dengan memroses kembali hasil-hasil pertanian tersebut dalam bentuk packaged foods yang akan dipasarkan di supermarket, grosir dan rumah-rumah makan, yang nantinya akan lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan makanan pangan. Keuntungan bersih dari jenis-jenis usaha tersebut akan dibagikan kembali kepada anggota proporsional sesuai dengan transaksi yang dilakukan dengan Land O’Lakes. Sedangkan Farm Land Industries adalah koperasi yang melayani penyediaan sarana pertanian. Usulan ini diharapkan dapat membuat kinerja INKUD menjadi lebih praktis dalam mendukung kegiatan KUD.

5)      Pemerintah melalui Depkop dapat melakukan pembinaan bagi petani (yang sekaligus pemilik lahan) untuk melakukan manajemen resiko gagal panen, dengan memperkenalkan petani ke dalam bisnis komoditas berjangka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Revitalisasi KUD untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional itu bentuknya dapat berupa revitalisasi secara lembaga internal KUD, pembinaan SDM dengan pelatihan dari pemerintah dan peningkatan pembiayaan KUD oleh pemerintah. Saran yang dapat diajukan kepada pemerintah pusat untuk mendukung sektor pembiayaan koperasi adalah: 1) Karena adanya kebijakan baru yang menyatakan bahwa pembiayaan KUT tidak lagi menggunakan BLBI, maka pemerintah desa diharapkan lebih proaktif dalam menggandeng Bank-bank, misalnya BRI unit desa. Karena terdapat sebuah kontradiksi yang banyak terjadi di pedesaan yaitu di satu sisi pembiayaan sektor pertanian mengalami kesulitan, di sisi lain BRI Unit Desa melalui Simpedes dan Simaskot berhasil mengumpulkan tabungan Rp 21 triliun. Namun, dari dana sebesar itu yang disalurkan kembali dalam bentuk kredit hanya Rp 11 triliun. Berdasarkan penelitian Prof. Dr. Mubyarto di Lamongan, Jawa Timur menyimpulkan suatu hipotesa bahwa ratio PDRB sektor keuangan bank dengan non bank 1 : 50. Dana yang beredar pada lembaga keuangan non bank lima puluh kali lebih besar dibandingkan yang beredar pada lembaga keuangan bank. 2) KUD bekerjasama dengan Departemen Pertanian dan BUMN pupuk terus memperluas program seleksi Koperasi Penyalur Pupuk Bersubsidi, bukan hanya ke 10 propinsi.  Koperasi yang sudah memenuhi syarat kelembagaan dan kesediaan membayar pupuk secara kontan selanjutnya diminta menyerahkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) ke Deptan atau dinas terkait setempat. Alokasi kebutuhan tersebut kemudian disahkan Deptan untuk diserahkan ke BUMN pupuk agar koperasi terkait dapat memperoleh fasilitas penyaluran pupuk secara langsung dengan harga sesuai ketentuan harga eceran tertinggi. Adi Sasono mengatakan penyaluran pupuk secara tertutup itu diinisiasi kembali agar peredaran pupuk bersubsidi lancar sehingga harga komoditas dapat terkendali menyusul spekulasi distributor disinyalir menyebabkan kelangkaan dan fluktuasi harga di tingkat petani.

>>>>>>>>>

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2005. Ongkos Produksi Padi Naik 10-20 Persen, www.hkti.or.id, diakses tanggal 1 Juni 2006

Anonim. 2005. Revitalisasi Pertanian, www.deptan.go.id, diakses tanggal 1 Juni 2006

Anonim. 2006. Peran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pembangunan Nasional, www.depkop.go.id, diakses tanggal 1 Juni 2006

Anonim. 2005. Program Pengembangan Kewirausahaan UMKM, www.depkop.go.id, diakses tanggal 1 Juni 2006

Dwipayana, Ari, AAGN & Eko, Sutoro. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: Institute of Research and Empowerement (IRE)

Hendrojogi. 2004. Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Purnomo, Mangku. 2004. Pembaruan Desa (Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa). Yogyakarta: LAPERA

Rangkuti, Freddy. 2003. Teknik Analisis SWOT pada Kasus Bisnis. Jakarta: PT Gramedia

Rahardjo. 2004. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Scotia, Nova. 2006. Village Cooperatives In Thailand: Breaking The Cycle Of Poverty Among Rice Farmers, www.

Siagian, Naomi. 2006. Penanganan Masalah Pertanian, www.hkti.or.id, diakses tanggal 1 Juni 2006

Soetrisno, Noer. 2003. Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan, www.ekonomirakyat.org, diakses tangagl 1Juni 2006

Posted in economic | Leave a Comment »

Budaya Pariwisata Sleman : Potret Geliat Visit Indonesia Year

Posted by centerofsocialandeconomicstudies on June 15, 2010

Oleh: Ika Diyah Candra

Geliat Visit Indonesia Year 2008 terasa di Sleman. Sebuah kabupaten di Yogyakarta, Jawa Tengah, yang dianugerahi berkah Tuhan berupa kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Sleman yang menjadikan kegiatan berbudaya dan berkeseniannya sebagai bagian dari rutinitas kehidupan ini, ketiban target dari pemerintah pusat untuk mengadakan lebih banyak kegiatan karena konon akan menyambut 7 juta wisatawan mancanegara dan memfasilitasi 223 juta perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Indonesia.

Sebuah target yang possible mengingat Sleman bukan hanya menjadi daerah tujuan wisata potensial, namun juga sudah memasifkan industri pariwisatanya. Namun, sebagai bangsa yang selalu berinovasi, maka layaknya Sleman juga terus memperbaiki diri dalam menyambut Visit Indonesia Year 2008, yang menjadi titik awal kebangkitan pariwisata nasional.

Perkembangan Pariwisata Sleman

Hingga tahun 2010, pemerintah daerah Sleman sudah melakukan upaya yang luar biasa dalam mengelola sumber daya pariwisata dan industri pariwisatanya.  Baik dengan perbaikan obyek wisata pasca gempa Yogja, menggiatkan kegiatan rutin kebudayaan atau kegiatan sosialisasi budaya keperilakuan yang ditujukan untuk membangkitkan kembali kungjungan wisata di tempat tersebut dan menjaga atmosfer kebudayaan dan kesenian Jawa di kalangan masyaraktnya. Namun, dalam perjalanannya menjadi salah satu icon Visit Indonesia 2010 di tataran global, Sleman tetap memerlukan sebuah continous improvement (perbaikan terus-menerus) dalam berbagai lini sektor pariwisatanya.

Satu hal yang paling penting dalam upaya perbaikan terus-menerus sektor ini adalah keseriusan dari pemerintah daerah yang menelurkan kebijakan yang dapat mempercepat laju perkembangan industri pariwisata Sleman. Keseriusan ini dapat kita lihat dari prosentase anggaran yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Sleman. Persentase anggara kurang lebih 1% belum cukup optimal jika digunakan untuk membiayai program pengembangan sumber daya kepariwisataan seperti pelayanan perizinan usaha kepariwisataan, pengembangan sarana pariwisata dan pengelolaan pariwisata serta program pelestarian dan pengembangan seni budaya di Sleman. Walaupun pertimbangan untuk meningkatkan atau tetap mempertahankan persentase anggaran tergantung pada kondisi sumber daya finansial daerah masing-masing, kemampuan untuk melihat peluang peningkatan penerimaan daerah dari sektor pariwisata Sleman juga harus mampu disikapi dengan cerdas.

Jika kita amati, prospek pariwisata ke depan pun sangat menjanjikan bahkan sangat memberikan peluang besar, terutama apabila menyimak angka-angka perkiraan jumlah wisatawan internasional (inbound tourism) berdasarkan perkiraan WTO yakni 1,046 milyar orang (tahun 2010) dan 1,602 milyar orang (tahun 2020), diantaranya masing-masing 231 juta dan 438 juta orang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang akan mampu menciptakan pendapatan dunia sebesar USD 2 triliun pada tahun 2020. Bahkan, sejak tahun 2005 sampai 2007, terdapat trend yang menarik, dimana terdapat peningkatan kunjungan wisatawan asal Eropa Timur sekitar 15 persen atau 16.000-an orang ke Sleman. Hal ini mengindikasikan munculnya pasar-pasar baru bagi industri pariwisata Sleman seperti Eropa karena dipengaruhi oleh meningkatnya taraf hidup masyarakat di negara tersebut dan munculnya tradisi travelling. Kondisi ini akan menjadi timing yang tepat bagi Kabupaten Sleman untuk membangkitkan industri pariwisatanya.

Daerah obyek wisata lain di Nusantara atau daerah lain di mancanegara juga terbukti melakukan usaha yang luar biasa melalui manajemen industri pariwisatanya sebelum mendapatkan keuntungan berupa pendapatan asli daerah (PAD), ketersediaan lapangan kerja dan yang terpenting, kepercayaan dan kesan mendalam dari wisatawannya untuk kembali berkunjung ke daerah tersebut. Indikasi pentingnya peningkatan industri pariwisata Sleman kini dan di masa yang akan datang dapat kita lihat dari lama kunjungan di Sleman yang masih rendah jika dibandingkan dengan Bali, icon pariwisata lain di Indonesia. Data rata-rata hari kunjungan wisata ke Sleman yang hanya berkisar 1,6 hari, masih sangat jauh jika dibandingkan dengan di Bali yaitu 3,67 hari.

Padahal, Sleman juga mempunyai peninggalan objek wisata seni, budaya, religi, alam, flora, fauna, sejarah, dan kerajaan yang kaya dan beraneka ragam sehingga seharusnya juga dapat memperpanjang length of stay wisatawan nusantara maupun mancanegara di Sleman.

Beberapa potensi wisata berupa wisata seni, budaya, religi, alam, flora, fauna, sejarah, dan kerajaan di Sleman adalah:

No Potensi Wisata Obyek Wisata
1 Pemadangan Alam Panorama Kaliadem, “  LAVA TOUR MERAPI “ Desa Kepuharjo, Kawasan Wisata Kaliurang, dan Agro Wisata Salak Pondoh.
2 Petualangan alam Hutan Wisata Tlogonirmolo dimana di sekitar hutan wisata terdapat 22 goa yang saling berhubungan, Bumi Perkemahan, Kolam Renang Tlogoputri, dan Hutan Wisata Pronojiwo.
3 Festival-festival Upacara Adat Suran mBah Demang, Upacara Adat Labuhan Merapi, Upacara Adat Kirab Pusaka Ki Ageng Wonolelo Upacara Adat Tuk Si Bedug, Upacara Adat Saparan Gamping (Bekakak), Upacara Adat Tunggul Wulung, Upacara Adat Merti Bumi.
4 Wisata IPTEK Museum batik Ulen Sentalu, Museum lukisan Nyoman Gunarsa, Museum Affandi, Museum Dirgantara Mandala, Monumen Yogya Kembali
5 Wisata seni budaya Kethoprak, Seni yang bernuansa Islam, contoh: Badui (untuk promo wisatawan Timur Tengah), seni silat dan tari Trengganon, Solawatan Kubro Siswo, Salawatan, Santiswara, dan Laras Madya, Kuntulan, Hadrah, Angguk
6 Kegiatan Rutin Panggung Terbuka Tlogo Putri (Sebagai tempat pementasan kesenian yang diadakan pada setiap hari Minggu/libur di mana wisatawan dapat berjoget atau bernyanyi bersama artis, atau menyaksikan keindahan seni tradisional.), Taman Rekreasi Kaliurang, Pertunjukan Sendratari Ramayana, Merapi Golf.

Sumber: http://www.slemankab.go.id

Disamping perkiraan jumlah wisman yang meningkat, saat ini telah terjadi pergeseran consumers-behaviour pattern atau pola konsumsi dari para wisatawan. Mereka tidak lagi ingin santai dan menikmati sun-sea and sand saja, namun pola konsumsi mereka mulai bergeser ke jenis wisata yang lebih berselera tinggi, yang meskipun tetap santai misalnya aktivitas menikmati produk atau kreasi budaya (culture) dan peninggalan sejarah (heritage) serta nature atau eko-wisata dari suatu daerah. Dengan potensi wisatanya yang kaya, tentu Sleman dapat menjawab kebutuhan ini dan dapat sesegera mungkin merancang berbagai strategi pengembangan produk pariwisata maupun promosi baik disisi pemerintah maupun swasta di Sleman.

Menyusun Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Sleman

Setelah mengidentififkasi potensi pariwisata Sleman diatas (strength), maka dapat dianalisis bahwa dari sisi kuantitas, Sleman sangat unggul. Sedangkan dari sisi kualitas masing-masing obyek, tentu saja akan sangat banyak pembahasan yang akan dituliskan, namun secara umum, terdapat beberapa kelemahan (weaknesses) dalam manajemen obyek wisata tersebut yang secara obyektif penulis coba untuk membahasnya. Kelemahan-kelemahan tersebut menyangkut tentang masalah anggaran di sektor wisata, promosi, sumber daya manusia, pemeliharaan dan kebersihan obyek wisata.

Dari sisi anggaran, anggaran kurang dari 1 % masih sangat kecil jika digunakan untuk  untuk membiayai program pengembangan sumber daya kepariwisataan seperti pelayanan perizinan usaha kepariwisataan, pengembangan sarana pariwisata dan pengelolaan pariwisata serta program pelestarian dan pengembangan seni budaya di Sleman. Jika memang pemerintah daerah sulit untuk meningkatkan prosentase tersebut karena berbagai pertimbangan, maka penyuluhan untuk mendapatkan permodalan melaui lembaga keuangan juga harus diberikan kepada industri pariwisata atau bahkan menggandengan bank tertentu untuk memperlunak bunga kredit kepada usaha pariwisata. Sedangkan dari sisi promosi, situs kabupaten Sleman sudah baik dalam menampilkan informasi baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris sehingga memudahkan pengunjung situs yang tertarik untuk mengetahui profil Sleman dan obyek wisata di dalamnya. Namun, karena informasi mengenai travel agent yang mempunyai website belum ada (karena berdasarkan pengamatan penulis, travel-travel agent di Sleman belum ada yang memiliki website) membuat pengunjung situs yang berasal dari mancanegara merasa “malas” untuk mencari informasi melalui nomor telepon karena mereka lebih menyukai fasilitas yang lebih praktis dan efisien waktu untuk belanja wisata secara online sehingga memilih untuk menghubungi travel agent di negaranya untuk memesankan tiket pesawat dan menghubungkan dengan travel agent di Sleman. Dari ilustrasi di bawah ini, dapat dicoba dianalisis berapa keuntungan yang harus dilepaskan oleh industri pariwisata Sleman jika travel agent-nya tidak melengkapi strategi promosinya dengan media website atau e-mail.

Situs tersebut juga dapat lebih diperkaya dengan link menuju blog-blog pengunjung yang pernah berkunjung di Sleman juga, karena pengunjung dapat melihat cerita pengalaman dari pengunjung Sleman sebelumnya. Didukung aktivitas blogger dalam menjalin persahabatan dan berbagi informasi, informasi itu diharapkan dapat tersebar secara cepat dengan jangkauan luas. Dengan demikian, semakin banyak calon wisatawan yang mengetahui tempat-tempat menarik di Sleman dan terdorong untuk mengunjunginya.

Dari sisi biaya operasional atau biaya pemeliharaan (maintenance) obyek wisata, menurut penulis, dengan harga tiket masuk senilai Rp. 500 terlalu murah bagi sebuah obyek wisata yang historis dan religius. Sehingga pihak pengelola melalui persetujuan Dinbudpar Sleman dapat memikirkan kembali tarif masuk yang sesuai dengan biaya pemeliharan obyek wisata, sehingga kekurangan dana bukan lagi dijadikan alasan untuk menunda perbaikan obyek wisata. Menurut penulis, pihak pengelola dapat menghimpun dana mandiri melalui ticketing untuk dialokasikan seoptimal mungkin bagi keperluan pemeliharaan bangunan wisata, seperti candi, membayar warga yang merawat candi, dan digunakan untuk menambah atau meningkatkan kualitas fasilitas yang ada. Menurut penulis, peningkatan tiket masuk secara wajar jika diimbangi dengan perbaikan fisik secara signifikan di obyek wisata dapat dipahami oleh pengunjung.

Sedangkan dari sisi kebersihan lingkungan di daerah obyek wisata, sudah bukan rahasia lagi jika sering kita melihat sampah yang berserakan di sekitar obyek wisata, walaupun tidak bervolume banyak, namun tentu saja sangat mengganggu pemandangan dan kekhidmatan dalam menikmati salah satu karya besar di peradaban Sleman. Bahkan bau pesing juga sempat tercium di beberapa situs candi, sehingga membuat penulis prihatin dengan nasib bangunan bersejarah tersebut. Ketegasan pihak keamanan dalam menindak setiap orang yang berniat mencemari tempat-tempat tersebut dan petugas kebersihan yang tetap stand by di setiap waktu juga harus tetap dilaksanakan. Kalau lingkungan asri, pariwisata akan tetap berkembang, dan masyarakat Sleman dapat mewariskannya kepada generasi yang akan datang.

Sumber daya manusia Sleman sebagai aktor penggerak pengembangan industri pariwisata juga harus selalu di up-grade wawasan dan kontribusinya dalam pariwisata, khususnya dalam mengembangkan wisata berbudaya dan alamnya. Begitu banyak desa wisata di Sleman, namun kebanyakan masih terbentuk secara instan, sehingga masih terdapat kekurangan disana-sini. Sangat sayang jika desa-desa wisata ini tidak dikembangkan secara optimal oleh masyarakatnya desa tersebut karena tren wisata di dunia sedang bergeser ke arah wisata desa dan eko-wisata (wisata ekologi).

Setelah menganalisis kelemahan yang masih dimiliki industri pariwisata Sleman, maka yang perlu dilakukan berikutnya adalah dengan melihat peluang –peluang baru (opportunity) yang ada melalui pendekatan “re-positioning” keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, jaminan keamanan dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar internasional sehingga dapat lebih kompetitif dan menarik terutama jika dibandingkan dengan kegiatan yang serupa dari negara-negara disekitar Indonesia. Walaupun demikian, persaingan ini seharusnya disikapi pula bersama-sama dengan persandingan sehingga mampu menciptakan suasana co-opetition ( cooperation and competition) terutama dengan negara tetangga yang lebih siap dan lebih sungguh-sungguh menangkap peluang datangnya wisatawan internasional di daerah mereka masing-masing. Paling tidak kita harus mampu menangkap dan memanfaatkan “tetesan” wisatawan yang berkunjung ke negara tetangga untuk singgah ke Indonesia.

Disisi lain ada porsi kegiatan yang harus disiapkan dan dilaksanakan oleh swasta yang lebih mempunyai sense of business karena memang sifat kegiatannya berorientasi bisnis. Secara sederhana pembagian upaya promosi misalnya akan dapat ditempuh langkah-langkah dimana saat pemerintah pusat melakukan country-image promotion, maka daerah seperti Sleman melakukan destination promotion sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing, sedangkan industri atau swasta melakukan product promotion masing-masing pelaku industri.

Satu-satunya hambatan (threats) dalam pengembangan industri pariwisata Sleman tergantung dari motivasi dan kesungguhan dari pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat Sleman dalam mengembangkan kepariwisataannya. Apresiasi budaya dan kesenian diberbagai tingkatan harus dilakukan oleh masyarakat secara spontan bukan lagi didasarkan karena adanya arahan dari pusat ataupun diselenggarakan melalui panitia pusat. Yang pada akhirnya setelah surat keputusan berakhir maka berbagai event ataupun festival pun tidak muncul lagi dan menunggu SK berikutnya. Paragdima berpikir semacam ini haruslah dikikis habis oleh para pelaku pariwisata itu sendiri. Dan seandainya pun Pemerintah ada dananya dan akan membantu kegiatan-kegiatan budaya kesenian, hendaknya hanyalah bersifat “start-up” untuk menggulirkan kegiatan tersebut pada tahap-tahap awal sedangkan untuk selanjutnya harus dapat dikembangkan sendiri dari swadaya masyarakat.

Di bidang peninggalan benda-benda sejarah pun hendaknya dilakukan pendekatan yang serupa, dalam arti penemuan situs-situs baru ataupun pemeliharan berbagai peninggalan sejarah atau pun museum, dilakukan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban dinas semata atau “kenikmatan” disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Agar apresiasi terhadap peninggalan sejarah dapat lebih ditingkatkan maka pola berfikirpun harus diubah dengan menjadikannya sebagai salah satu daya tarik wisatawan dunia untuk berkunjung ke Indonesia. Perubahan ini tidak akan merusak keberadaan dari benda-benda bersejarah bahkan lebih memberikan apresiasi yang lebih tinggi terhadap upaya pemeliharaan benda bersejarah maupun terhadap budaya bangsa.

Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Sleman

Langkah pertama dalam mengimplementasi strategi pengembangan industri pariwisata adalah dengan merevitalisasi keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, jaminan keamanan dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam hal investasi, kelompok biro perjalanan wisata (BPW) seharusnya dijadikan prioritas pembenahan. Karena ujung tombak kegiatan pariwisata sesungguhnya ada pada biro perjalanan wisata (BPW) yang mempunyai fungsi mengemas paket-paket wisata untuk ditawarkan kepada konsumen baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga setiap BPW benar-benar mempunyai kemampuan sebagai DMC (destination management corporation) tidak hanya sekedar berfungsi sebagai agen penjualan tiket seperti yang terjadi saat ini. Dengan adanya DMC maka setiap perjalanan akan menjadi lebih efisien, berkualitas dan dapat dibuatkan standar harga yang ditaati oleh pihak-pihak terkait dan persaingan hanya boleh dilakukan di segi pelayanan saja. Hal ini yang tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah Indonesia sehingga walaupun secara formal mereka berada dalam satu asosiasi tapi perselisihan bahkan upaya saling mematikan sering terjadi.

Kelemahan BPW lainnya adalah lemahnya permodalan sebagian besar perusahaan tersebut dan tidak memiliki akses kepada sumber pendanaan (bank). Sehingga dalam negosiasi dengan mitra kerja asing, BPW Indonesia akan selalu berada di pihak yang lemah dan tidak dapat menentukan, tetapi selalu ditentukan. Kondisi ini sebenarnya dapat dimaklumi karena lebih dari 90 % BPW tergolong UKM dengan permodalan yang lemah. Mereka umumnya berasal dari para pemandu wisata yang ingin mandiri dengan mendirikan BPW lepas dari induk asalnya. Sehingga otomatis kemampuan manajerial terbatas dan visi bisnis pun akan terbatas pula. Untuk menyiapkan Indonesia dimasa depan maka harus ada keberanian untuk melakukan restrukturisasi BPW dengan menetapkan permodalan minimal ataupun merger sehingga BPW dapat lebih kuat posisi tawarnya (bargaining position). Pelatihan kewirausahaan khususnya dalam hal manajerial, dapat diberikan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Budaya dan Pariwisata. Dan pada lima tahun mendatang diharapkan Indonesia sudah memiliki BPW yang kuat, dan profesional sehingga memiliki kemampuan penetrasi ke pasar mancanegara.

Promosi juga merupakan upaya terkuat dalam menarik wisatawan ke Sleman. Media promosi Sleman dapat dilakukan dengan menggiatkan familiarization trip tentang kekayaan wisata Sleman yang diikuti oleh tour operators, travel writter serta penyelenggaraan tur tim kesenian Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia ke Negara lain. Pengeksposan wisata Sleman melalui media cetak seperti koran, majalah, televisi maupun website juga dapat lebih mengefektifkan promosi wisata Sleman. Promosi ini juga semakin ditunjang oleh penerbangan langsung dari dan ke luar negeri juga kembali dibuka yakni rute Yogyakarta-Kuala Lumpur yang dilayani maskapai penerbangan Malaysia Airlines dan Air Asia.

Produk-produk wisata Sleman yang dihasilkan oleh industri pariwisata setempat tidak lepas dari dukungan permodalan bagi kelancaran kegiatan produksinya. Banyak sekali produk seni kriya seperti kerajinan dari kulit  di Sendangtirto atau fiber glass di Bokoharjo dan keramik  di Tamanmartani yang bahkan telah menembus pasar internasional harus terus dijaga kualitasnya. Bantuan pemerintah dalam permodalan atau pelatihan soft skill kewirausahaan dapat diberikan kepada pengusaha-pengusaha ini agar dapat terus survive dalam apapun kondisi perekonomian bangsa. Atau bahkan dapat menjadi produk unggulan Indonesia dalam memperoleh devisa. Sehingga mimpi untuk mengurangi kemiskinan melalui sektor pariwisata dapat menjadi kenyataan.

Terdapat “produk wisata” lain yang dapat menjadi unggulan baru bagi pariwisata Sleman yaitu desa-desa wisatanya. Desa ini diharapkan tidak dibentuk secara instan yang hanya dibentuk dan dipromosikan pada saat akan menerima kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) atau wisatawan nusantara (wisnus). Masyarakat desa tersebut terkesan tergesa-gesa tanpa perencanaan matang dalam membentuk desa wisata karena informasi desanya akan dikunjungi rombongan wisatawan. Sejumlah atraksi kesenian setempat maupun fasilitas penginapan ala desa serta potensi yang dimiliki desa tersebut disiapkan untuk menyambut dan memberikan layanan kepada rombongan wisatawan yang akan menginap di desa tersebut. Upaya membentuk desa wisata secara instan seperti ini sangat disayangkan karena setelah rombongan wisatawan usai menginap di desa wisata, berakhir pula upaya menyiapkan dan mengelola desa tersebut sebagai tempat tujuan wisatawan.

Sehingga diharapkan pemerintah melalui Dinbudpar dapat lebih meminimalkan jumlah desa wisata di Sleman yang mencapai 40 buah karena jumlahnya yang terlalu banyak membuat upaya pembinaannya menjadi sulit. Disamping itu, normalnya paling banyak hanya ada 5 desa wisata di seluruh Kabupaten Sleman, sehingga upaya mengembangkannya bisa maksimal dan menarik minat kunjungan wisatawan. Dari 110.000 pengunjung wisatawan asing tahun 2007, sekitar 30 persen atau 30.000 lebih memilih berwisata alternatif, misalnya menikmati budaya desa, ikut bertani dan lain sebagainya.

Sesungguhnya keindahan alam ataupun peninggalan budaya secara fisik tidak lebih dari seonggokan gunung atau candi ataupun benda/bangunan lainnya, atau pantai yang indah yang juga dimiliki oleh berbagai negara yang lokasinya berdekatan dengan lumbung turis internasional. Karena tanpa adanya komunitas disekitar monumen, gunung atau pantai maka obyek wisata tersebut tidak lebih dari benda mati, tidak ada roh kehidupan dan bahkan tidak berarti apa-apa bagi pengunjung. Oleh karena itu haruslah disadari bahwa kekuatan pariwisata Indonesia adalah terletak pada manusianya. Manusia yang hangat, ramah tamah, murah senyum dan gemar menolong tamunya, sehingga membuat “kangen” untuk kembali lagi. Gambaran ini adalah pada umumnya manusia Indonesia memang bercirikan demikian dan kita akui pula bahwa memang ada juga sekelompok kecil bangsa Indonesia yang mempunyai tingkah laku tidak seperti yang digambarkan, dan ini hanyalah ekses dari berbagai perubahan yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia. Sumber daya manusia yang menggerakkan roda pariwisata Sleman ini adalah seluruh masyarakat Sleman, baik yang berkecimpung secara langsung ke dalam industri pariwisata atau yang bekerja di sektor pendukung industri ini, misalnya bidang transportasi, perhotelan, kuliner, dan lain-lain.

Selain manajemen obyek wisata dengan memperhatikan peluang pengembangannya, pemerintah lokal dan Dinas Budaya dan Pariwisata juga harus mampu memberikan hospitality and security guarantee kepada wisman maupun wisnus yang berkunjung Sleman. Karena sebagai daerah yang merupakan pusat pelestari budaya berbasis masyarakat dan bercita-cita untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang mengedepankan sikap toleransi dan santun, maka semua bentuk kekerasan dan kriminalitas tentu harus dihindari oleh masyarakat Sleman.

Demikian pula dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemandu wisata pun harus dapat ditingkatkan dengan melakukan pengketatan pemberian linsensi sebagai pemandu wisata yang selalu di perbaharui pada periode tertentu untuk meningkatkan standar kualitas kemampuannya. Dalam hal ini Indonesia dapat mencontoh dan belajar dari Malaysia dan Thailand dalam menyiapkan tenaga terampil dibidang ini. Penguasaan di terhadap bahasa-bahasa dunia, selain Inggris, Mandarin dan Jepang, juga harus diperkaya dengan bahasa Rusia, karena tren wisatawan asal kawasan Eropa Timur dan Tengah yang meningkat. Selain itu penguasaan di bidang teknologi informasi pun harus lebih ditingkatkan mengingat bahwa kita berhadapan dengan computer literate generation, sehingga if you are not online- you are not on sale.

Terdapat fakta yang menarik dalam laporan WTO tahun 1997, yaitu bahwa 4 negara kelompok besar penyumbang wisatawan dunia yakni Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Inggeris yang menyumbangkan 41% dari pendapatan pariwisata dunia adalah juga  negara-negara terbesar pengguna teknologi informasi- internet, yakni 79 persen dari populasi internet dunia. Dari data ini dapat kita analisis bahwa terdapat korelasi yang erat antara pemakaian teknologi informasi dengan peningkatan jumlah wisatawan di suatu negara. Internet tidak bukan  hanya temuan teknologi belaka, namun juga merupakan guru untuk mendidik manusia menemukan berbagai informasi (termasuk informasi pariwisata) yang diinginkannya, sehingga membuat hidup jauh lebih mudah ( to make life much easier). Saat ini, wisatawan tidak sabar menunggu informasi yang biasanya diberikan melalui biro jasa perjalanan ataupun organisasi lainnya. Mereka lebih senang mencari sendiri informasi sehingga dapat meyakinkan dirinya bahwa produk yang dipilihnya adalah yang terbaik.

Mengapa hal ini menjadi penting di industri pariwisata? Hal ini karena produk dan jasa yang diinginkan di sektor pariwisata “tidak muncul” pada saat transaksi berlangsung. Pada saat seorang wisatawan mereservasi perjalanan wisatanya reservation system di komputer, yang dibeli oleh wisatawan tersebut adalah “hak” untuk suatu produk, jasa penerbangan ataupun hotel. Berbeda dengan komoditas lainnya seperti telepon genggam, produk barang dan jasa wisata tidak dapat memberikan sample sebelum keputusan untuk membeli dilakukan, it cannot be sampled before the traveler arrives.

Keputusan untuk membeli pun kebanyakan berasal dari rekomendasi dari relasi, brosur, atau iklan diberbagai media cetak. Jadi sesungguhnya bisnis pariwisata adalah bisnis kepercayaan (trust). Dengan adanya internet, informasi yang dibutuhkan untuk suatu perjalanan wisata tersedia terutama dalam bentuk World Wide Web atau Web. Konsumen sekarang dapat langsung berhubungan dengan sumber informasi tanpa melalui perantara. Web atau website adalah saluran ideal dan alat yang ampuh untuk mempromosikan daerah tujuan wisata, dengan biaya yang sangat murah. Namun kualitas dalam informasi itu juga harus tetap diperhatikan. Karena wisatawan akan mendasarkan keputusannya untuk mengunjungi suatu obyek wisata pada berbagai informasi yang tersedia untuk mereka di Web. Sekali mereka mendapat informasi yang keliru maka keunggulan teknologi ini akan menjadi tidak ada gunanya.

Travel agent di Sleman dapat melihat fakta ini sebagai peluang untuk mengembangkan bisnisnya secara online. Aplikasi yang harus ada dalam website tersebut selain informasi mengenai paket perjalanan yang ditawarkan, adalah formulir reservasi online dan fasilitas transaksi secara online. Karena calon wisatawan mancanegara banyak yang memilih untuk mengisi formulir reservasinya sendiri daripada membayar ekstra untuk seorang travel agent mengisi formulir tersebut. Keuntungan lain yang akan diperoleh travel agent adalah biaya yang lebih murah dalam menjangkau jumlah calon konsumen yang sangat banyak yang terdapat di seluruh pelosok dunia.  Hal ini memungkinkan travel agent atau tour operator dari Sleman untuk secara langsung menawarkan produk langsung kepada calon pelanggan di manapun ia berada, tanpa harus tergantung sepenuhnya kepada travel agent-travel agent di luar negeri.

Kesimpulan

Dalam perjalanannya sebagai salah satu obyek wisata unggulan Indonesia, Sleman telah memajukan sektor pariwisatanya dengan mengemas Sleman sebagai daerah tujuan wisata yang berbudaya, berkesenian, dan berwawasan. Anugerah kekayaan alam, kekayaan budaya dan peninggalan bersejarah menuntut sinergitas pemerintah dan masyarakat Sleman untuk mengoptimalkan potensi-potensi tersebut bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial di Sleman.

Dalam rangka menyambut Visit Indonesia Year 2008, Sleman tetap harus membenahi sektor pariwisatanya dengan merumuskan strategi pengembangan industri pariwisatanya dengan merevitalisasi keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, jaminan keamanan dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga pariwisata Sleman akan tetap berkembang, dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Daftar Pustaka:

Anonim. 2008. Pengembangan Objek Wisata di Jateng Terkendala. www.media-indonesia.com, diakses tanggal 5 Mei 2008

Syaifullah, Muh. 2008 Jumlah Wisatawan Eropa Timur ke Yogyakarta Naik. www.tempointeraktif.com, diakses tanggal 5 Mei 2008

Pohan, Hazairin. 2005. Peningkatan Kerjasama Perdagangan, Investasi, Pariwisata, dan Kerjasama Teknik dengan Negara-Negara Kawasan Eropa Tengah dan Timur (ETT). Makalah pada Seminar Departemen Luar Negeri.

Santosa, P Setyanto. 2004. Mengenali Daya Saing Pariwisata Indonesia. diakses tanggal 5 Mei 2008

Ashari, Khasan. 2008. Tantangan Pariwisata Indonesia. Diakses tanggal 5 Mei 2008

www.slemankab.go.id

www.wto.org

Posted in tourism | Leave a Comment »

Negara Gemar Sejarah

Posted by centerofsocialandeconomicstudies on May 7, 2010

Oleh: Arya W.Wirayuda*

Jalan panjang upaya penulisan sejarah yang jauh dari intervensi penguasa tampaknya masih terjal. Belum usai penulisan Sejarah Indonesia, pengganti dari “kitab ajaib” Sejarah Nasional Indonesia versi Orba, kini masyarakat terancam dihadapkan pada proses pencerahan delusif karena cerita sejarah kembali dimonopoli.
Penarikan buku pelajaran siswa yang mengaburkan bahkan meniadakan PKI berperan di dalam peristiwa G 30 S, dilakukan di sejumlah daerah. Kebijakan ini adalah wujud pengabulan keinginan dari beberapa elemen masyarakat yang anti komunis. Namun, pemerintah nampaknya bebal kuping meski mendapat kritikan tajam, baik dari berbagai sejarawan, saksi sejarah, pemerhati sejarah dan lainnya agar tidak “meresmikannya”.
Dalam sejarah historiografi Indonesia, hal itu bukanlah barang baru lagi. Setiap pergantian rezim penulisan sejarah selalu diikuti serangkaian kritik atau bahkan sampai perubahan substansi. Lihat saja penulisan sejarah di masa Orde Lama yang digunakan untuk mengindoktrinasi nasionalisme sebagai reaksi atas kolonialisme. Begitupula ketika pada masa Orde Baru yang ruang gerak penulisan sejarah (historiografi) secara bebas hampir tidak pernah ditemui. Nasionalisme, integrasi dan stabilitas dimaknai secara sempit dan parsial saat itu.
Namun, setelah beberapa tahun lalu di awal reformasi kita dapat bernapas lega menikmati historiografi secara variatif di berbagai institusi, kini historiografi mulai digiring pada permasalahan legitimasi ketimbang ilmu. Penarikan besar-besaran buku pelajaran yang “anti” PKI di sejumlah daerah oleh Kejari adalah bukti dimana negara belum bisa memosisikan secara arif dengan warisan masa lampau.
Mungkin pemerintah terinspirasi perumpamaan Samuel Butler (1835-1902) tentang kedudukan sejarawan yang bisa melampaui kekuasaan Tuhan karena dapat merubah (cerita) masa lalu. Ketika masa lalu memiliki otoritas dalam membentuk karakter bangsa di masa depan, tak jarang negara tergiur untuk mengintervensinya. Alhasil, seperangkat sistem dibidik demi memaksakan logikanya di dalam penulisan sejarah. Tragisnya, para sejarawan pun kerap menjadi “rezim” lain dalam mengamini dominasi negara karena terbatasnya dana penelitian, ingin melesatkan karir, dan alasan-alasan pragmatis lainnya.

Negara inspiratif
Untuk meracik kepentingan negara dan perkembangan historiografi, barangkali kita perlu belajar dari negara-negara lain. Misalnya, di Amerika Serikat tidak terdapat bentuk pengesahan “kitab suci” sejarah nasional (The National of United States). Akan tetapi, setiap lembaga pendidikanlah yang mempunyai otonomi untuk mengajarkan dan memperdebatkan masa lalu secara bebas. Historiografi mereka pun lebih diletakkan pada gerak sejarah Eropa atau “Pengalaman Barat” (The Western Experience).
Bahkan, di India “kitab” yang dianggap paling berwibawa adalah The Cambridge History of India. Negara yang sempat bersama Indonesia mempunyai pengalaman kolonialisme ini, menulis dan menerbitkan sejarah non “resmi”-nya di bawah komisi sebuah penerbitan prestisius yang memiliki asosiasi dengan universitas di negara mantan penjajahnya (Inggris). Merefleksikan apa yang dilakukan India dan AS, terbukti mereka berhasil menjaga integrasi bangsa berikut menanamkan nasionalisme melalui penulisan sejarah.
Meski tahun 1965-an di Indonesia merupakan masa-masa yang rumit diurai kebenarannya, sayangnya, negara gagal dalam menanamkan kesadaran sejarah bagi masyarakat. Sejarah tidak dimaknai sebagai pelajaran berharga tanpa menabur benih-benih kebencian. Perbedaan dianggap sebagai ancaman terhadap tampuk kekuasaan, baik struktural maupun kultural. Karena isu itu juga, cara pandang yang sempit seringkali menimbulkan perilaku destruktif pada masyarakat. Atas dasar isu komunisme, sikap vandalistis baik pro maupun kontra sampai sekarang masih dapat kita lihat muncul di kalangan ormas, OKP, bahkan parpol sekalipun.

Kesadaran sejarah
Negara sebenarnya dibutuhkan di dalam proses pemahaman sejarah yang menjunjung tinggi perbedaan yang diwariskan. Syaratnya, mereka cukup menjadi fasilitator dan stimulator bagi masyarakat agar memaknai sejarah secara arif. Taufik Abdullah (1995) menekankan, sejarah harus dihadapi dengan rasa tanpa dendam dan tanpa nostalgia dan dijadikan sebagai alat untuk memahami prilaku manusia dalam proses perubahan dan sebagai sumber kearifan. Dengan begitu, sejarah tidak diajarkan untuk mencari siapa pemenang dan siapa pecundang.
Menyambut Kurikulum Tingkat Satuan Kompetensi (KTSP) yang akan datang, prioritas yang perlu dilakukan di tingkatan sekolah adalah memperbaiki mutu guru sejarah yang selama ini dinomorduakan. Lebih baik lagi, jika mereka dapat menulis dan meneliti lebih komprehensif, terutama pada peristiwa tahun 1965. Sedangkan pemerintah hanya perlu memberikan aturan bagi para penerbit untuk menerbitkan buku pelajaran yang tidak mengkambinghitamkan.
Mengutip pendapat Bambang Purwanto Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!, 2006), G 30 S adalah identitas diri. Tapi siapa? Apakah PKI, Suharto, Militer, Sukarno, Amerika Serikat atau yang lainnya? Belum jelas! Karenanya sangat riskan ketika penulisan sejarah di setiap sekolah diharuskan untuk mengajak siswa untuk mencari siapa sebenarnya yang berperan di balik G 30 S.
Sentimen berlebihan terhadap komunis seyogyanya dihilangkan. Kalaupun Pancasila kita masih “sakti”, komunisme maupun paham-paham lain tidak perlu ditakutkan. Pemahaman sejarah yang bisa mengajak masyarakat agar dapat “bertarung” ide secara cerdas, elegan, dan tanpa sikap destruktif, itulah yang diperlukan bagi kemajuan bangsa. Kita berharap indonesia tidak lagi menjadi negara yang gemar mencampuri sejarah dan lebih sadar kegemarannya selama ini turut menyumbang terjadinya perpecahan.

* Mahasiswa Pascasarjana Program Sejarah Universitas Gadjah Mada

Posted in history | Leave a Comment »

PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP YANG KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN

Posted by centerofsocialandeconomicstudies on May 4, 2010

Oleh:

Ika Diyah Candra

Banyak kecurangan dan kelalaian kita dalam menjaga kelestarian bumi dengan mengotori dan mengekspoitasinya. Tidak terhitung sejak kapan warga Jakarta Timur sudah sangat terbiasa dengan air bah, warga Kalimantan dengan kebakaran hutannya, warga kawasan industri dengan keanehan cacat fisik akibat zat kimia di aliran sungai tempat mereka mandi dan minum, dan gangguan bau busuk sampah pasar yang dialami oleh sebagian besar warga kota-kota besar di Indonesia. Bahkan di beberapa kota yang berupa dataran tinggi, mulai kehilangan ruang terbuka hijaunya karena maraknya pendirian villa-villa mewah dan trademall (seperti kasus lokal di kota Malang).

Belum lagi masalah menyusutnya daya dukung lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan dan kurangnya informasi tentang neraca lingkungan di daerah-daerah yang menjadi lokasi penebangan hutan, pertambangan, dan pemanfaatan ekosistem akuatik. Hal ini dapat kita cermati dari data Statistik Kehutanan tahun 2003 dimana luas penyusutan hutan sebesar 32,2 juta hektar. Khusus hutan bakau, luas hutan hanya tinggal 2,4 juta hektar akibat maraknya konversi bagi kegiatan budidaya. Sedangkan untuk ekosistem akuatik, informasi tentang terumbu karang dengan tutupan karang berkurang keberdaannya menjadi 29 % saja karena penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan maupun untuk dijadikan komoditi komersil serta fenomena eksploitasi air tanah dan kawasan karst bagi pertambangan yang berakibat “amblesnya” permukaan tanah hingga 30 sentimeter di daerah Jakarta Utara.

Dari kemajuan teknologi, juga memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Salah satu yang aktual adalah ancaman sampah elektronik, khususnya sampah perangkat handphone yang ternyata mengandung kadar racun timbal yang besar serta unsur plastik yang non-degradable tidak diolah secara tepat saat ini. Hal ini diperparah dengan tidak digunakannya jenis greenphone yang sebenarnya telah dijual di Indonesia, namun tidak popular karena konsumen cenderung memilih handphone yang ‘gaya’.

Menyikapi fenomena diatas, apa sebenarnya faktor fundamental yang membuat Indonesia mengalami krisis lingkungan?. Menurut hemat saya, tentu faktor kebijakan pemerintah Indonesia yang melandasi setiap aturan dan program-program yang menyangkut lingkungan hidup. Sebuah konsep, yang tidak “mendewakan” satu sektor yang dianggap sebagai penyelamat bangsa, sehingga disparitas yang terjadi dalam hidup kita tidak terjadi lagi. Pula diawali oleh sebuah kesadaran, bahwa  lingkungan hari ini adalah legacy untuk anak cucu kita esok dan di kemudian hari, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menjaga dan melestarikannya.

Selanjutnya, dalam menunjang pembangunan lingkungan, KLH harus terus memperjuangkan prosentase anggaran 5 % dari APBN untuk semaksimal mungkin digunakan untuk pemeliharaan lingkungan hidup, pendidikan lingkungan hidup, dan teknologi monitoring lingkungan hidup. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan menjalin patnership dengan United Nation Environment Program (UNEP), UNESCO, LSM dan sebagainya, untuk mendanai program pembangunan lingkungan tersebut.

Dalam perumusan kebijakan negara, hendaknya selain menampung beragam kepentingan dari intersektoral bangsa juga menekankan aspek lngkungan pada setiap kebijakan. Misalnya, pendekatan untuk sektor hukum. Dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup, Kementrian Lingkungan Hidup dapat melakukan penguatan perangkat hukum (legal framework) melalui pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan melakukan kajian menyeluruh terhadap penggunaan sumber daya alam (misal: hak atas air) serta bersikap kritis terhadap proses penyusunan UU maupun peraturan tentang lingkungan hidup. Kemudian melakukan penguatan kelembagaan (institutional framework),untuk mendukung upaya perlindungan  daya dukung ekosistem suber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, dengan kewenangan Kementrian dan Bapedal sebagai pemegang policy formulation, policy implementation coordination dan policy evaluation. Selanjutnya pemberlakuan kebijakan mendesak (urgent action) dalam menyikapi kasus-kasus hukum karena pencemaran lingkungan maupun laporan-laporan negatif tentang pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Pendekatan untuk sektor ekonomi. Sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sebuah kegiatan pembangunan di suatu tempat dapat dilaksanaakan apabila memenuhi 3 konsep utama (Adhani:2003), yaitu: 1) Menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi (economic growth), 2) Meningkatkan kesejahteraan sosial (social welfare), dan 3) Memperhatikan kelestarian lingkungan (environmental integrity).  CDM menghendaki penyaringan yang selektif dengan baku mutu lingkungan terhadap Project Design Document (PDD) pembangunan proyek-proyek sehingga tidak mengekspoitasi sumber daya demi hitungan rupiah atau dolar semata, namun juga memperhatikan daya dukung lingkungan hidup kita. Disamping itu,  tentu sangat diperlukan adanya investasi pemukiman dengan konsep eco-house/city (lengkap dengan steepping stone (ruang hijau atap) dan blueways (koridor biru)) yang mulai diperkenalkan untuk rehabilitasi kawasan pascabencana tsunami, dan kota-kota bertingkat polusi  tinggi, seperti Jakarta dan Surabaya.

Selanjutnya, pendekatan untuk sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Kementrian dapat turut mengembangkan Sistem Monitoring Pencemaran Lingkungan dan Teknologi Pengolahannya, yang telah digagas oleh LIPI, yaitu pembuatan teknologi monitoring online seperti telemetri, komunikasi data, sensor dan instrumentasi. Hal ini ditujukan untuk peningkatan kemandirian dan penegakan pencemaran lingkungan dan pembuatan Road Map teknologi pengelolaan lingkungan hidup. Up-dating dan sosialisasi mengenai informasi-informasi yang terbaru tentang pencemaran lingkungan juga memerlukan kerjasama dalam bidang teknologi, misalnya dalam hal pembuatan website atau jurnal yang membahas tentang penelitian-penelitian terbaru maupun website untuk pendidikan lingkungan hidup bagi anak-anak, sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Environment Protection Agency (EPA) pemerintah Amerika ,yang terbukti efektif untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan sejak dini. Keberlanjutan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti mobil Kancil dan pemanfaatan tenaga surya dan hydrogen juga akan menjadi poin penting dalam kerjasama antara sektor lingkungan dan teknologi.

Terakhir, Pendekatan untuk sektor pendidikan. Pembinaan kesadaran (environment awareness),  untuk melestarikan lingkungan hidup (environment awareness), adalah hal yang sangat penting selain membangun political will intersektoral tadi. Kementrian Lingkungan Hidup diharapkan dapat meneruskan periode Pemantapan dan Pengembangan (1992-sekarang)  pada kurikulum dan pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH), baik secara formal (sekolah dan universitas), nonformal (pelatihan untuk sertifikasi) dan informal (diluar sekolah) yang belum optimal. Untuk pendidikan formal, KLH dapat mengusulkan untuk metode Joyfull Learning Process pada metode pembelajaran tentang lingkungan hidup. Hal ini merupakan sikap positif menyambut usulan tentang pendirian program pascasarjana Ilmu Lingkungan pada universitas-universitas di Indonesia, pada Departemen Pendidikan Nasional. Karena sumberdaya manusia yang unggul dalam bidang lingkungan akan lebih produktif untuk menghasilkan pengembangan lingkungan dalam bidang ilmu dan teknologi.

Secara informal, KLH dapat lebih memperluas lagi pentingnya membuat kampung hijau-kampung hijau seperti di kampung Banjarsari, Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan, melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di seluruh daerah di Indonesia. Karena selain dapat menyehatkan lingkungan dengan program penanaman tanaman antinyamuk (zodia), ternyata kampung tersebut dapat dikembangkan menjadi homestay bagi turis mancanegara, yang memberi keuntungan ganda bagi masyarakat sekitar.

Singkat kata, ekologi adalah kata yang pada dasarnya menjabarkan sinergisme dalam alam-segalanya berhubungan dengan segalanya yang lain, sehingga hanya dengan keberlangsungan sinergilah, ekosistem dapat terlestarikan. Sinergi intersektoral dalam “ekosistem” negara, dalam rangka membangun lingkungan hidup secara berkelanjutan, akan dapat memberikan pengaruh positif dalam memunculkan kreativitas dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Kualitas yang baik dari lingkungan hidup bukan hanya muncul dari kebijakan-kebijakan yang arif, bukan dari sosok Menteri Lingkungan Hidup yang berpikiran progresif saja, bukan dari program Kementrian Lingkungan Hidup saja, namun juga dari kebijakan sektor lain yang dijiwai oleh misi yang sama.

Seorang Evelyn Hsu pernah mengatakan, “There are a lot of conflicts between human & the environment. We should try our best to balance both. We can improve our living standards, but at the same time, we should conserve the environment since there is only one earth ”. Semoga pesan bijak diatas dapat menginspirasi kita untuk peduli dan berbuat yang terbaik untuk lingkungan hidup kita.

Posted in environment | Leave a Comment »

Hello world!

Posted by centerofsocialandeconomicstudies on April 23, 2010

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in tourism | 1 Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.